PDI-P DKI Ungkap Kengawuran Anies Baswedan Yang Telah Menutup Jalan di Tanah Abang Untuk Pedagang Kaki Lima

PDI-P DKI Ungkap Kengawuran Anies Baswedan Yang Telah Menutup Jalan di Tanah Abang Untuk Pedagang Kaki Lima

MartirNews.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bergeming terkait keputusannya untuk menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Walaupun dalam Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 17 tahun 2018 terkait penataan kawasan Tanah Abang, tak mengatur penutupan Jalan Jatibaru tersebut, bahkan bertentangan dengan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Bahkan akibat penutupan Jalan Jatibaru, penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil Anies untuk meminta keterangan. Ini untuk menindaklanjuti laporan Jack Boyd Lapian, LP/995/II/2018/PMJ.Dit Reskrimsus tertanggal 22 Februari 2018 menyebut terlapor Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta diduga melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Jalan.

Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, Anies 'ngawur' dalam menata kawasan Tanah Abang. Karena kebijakan yang diambil bertentangan dengan aturan yang berlaku, seperti UU Jalan. Bahkan, Anies baru mengeluarkan Ingub setelah penutupan Jalan Jatibaru diberlakukan.

"Ngawur banget (penutupan Jalan Jatibaru, barang sudah jalan kok baru dibuat aturannya, jadi penutupan dilakukan Desember, sementara Ingub keluarnya baru Februari. Itukan ngawur mas," katanya kepada merdeka.com, Senin (19/3).

Dia menegaskan, PDIP sejak awal sudah tidak sepakat dengan keputusan merelokasi pedagang kaki lima (PKL) ke Jalan Jatibaru. Walaupun pihak Pemprov DKI Jakarta beralasan itu hanya sementara, hingga Blok G Tanah Abang selesai direvitalisasi.

Anggota Komisi B ini mengingatkan, akibat penutupan Jalan Jatibaru ini Pemprov DKI berbeda pendapat dengan Polda Metro Jaya. Sebab Ditlantas Polda Metro Jaya menyarankan agar penutupan jalan itu dibatalkan. Selain karena adanya laporan dari warga, kebijakan tersebut dinilai tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

"Sudah pasti mengelola pemerintahan tidak bisa sendirian, perlu stakeholder lain duduk bareng untuk menyelesaikan permasalahan di Jakarta," jelasnya.

Gembong mengungkapkan, kebijakan Anies ini bisa menjadi boomerang bagi Pemprov DKI Jakarta. Sebab penutupan jalan tersebut menyebabkan perseteruan antara masyarakat satu dengan lainnya. Dan ini menunjukkan kebijakan tersebut tidak memberikan solusi.

"Kebijakan ini mengandung potensi adu domba, PKL dengan PKL di Blok G. Mengadu PKL dengan sopir angkot. Mengadu PKL dengan warga setempat. Itu yang terjadi, fakta di lapangan itu. Ini ingin kita koreksi. Punya niatan baik kepada wong cilik kita hargai, tapi jangan keberpihakan seolah-olah implementasi kan tapi di lapangan malah adu domba," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan mengatakan, akan melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membahas penutupan jalan tersebut. Karena kebijakan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

"Fraksi Golkar berpendapat ada pelanggaran UU dlm melaksanakan program penataan PKL di Tanah Abang dengan menutup Jalan Jatibaru, yaitu UU No 38 Tahun 2004. Ya kita berencana bertemu dengan Gubernur Anies tapi belum kita atur waktunya," katanya saat dihubungi merdeka.com, Senin (19/3).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menyarankan, Anies beserta jajaran melakukan komunikasi dengan DPRD DKI Jakarta untuk mencari solusi kemacetan Tanah Abang. Jangan sampai aturan yang dibuat, dia mengingatkan, malah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Selain ada implikasi sosial akibat kebijakan itu, Fraksi Golkar mendorong agar masalah ini dibahas bersama Pemprov DKI dengan komisi terkait di DPRD secara khusus agar polemik baik di masyarakat maupun di DPRD tidak berkepanjangan," tutup Judistira.

Untuk diketahui, Ingub nomor 17 tahun 2018 tertulis, Anies telah menginstruksikan beberapa pejabat terkait agar pelaksanaan Penataan Kawasan Tanah Abang secara tertib dan terpadu. Dia menginstruksikan kepada Wali Kota Jakarta Pusat agar mengoordinasikan semua kegiatan penataan Kawasan Tanah Abang yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

"Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk melakukan usahanya dengan tertib di Kawasan Tanah Abang," demikian bunyi dalam Ingub tersebut, dalam salinan Ingub yang diterima merdeka.com, Selasa (13/3).

Ingub tersebut terdiri dari dua lembar dan tidak ada instruksi spesifik yang menyebutkan soal penutupan Jalan Jatibaru Raya untuk mengakomodasi PKL. Ingub hanya berisi instruksi Anies terhadap jajarannya.

Dalam hal ini, Wali Kota Jakarta Pusat bertugas sebagai koordinator penataan, sedangkan kepala Dinas Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan bertugas membina dan mengawasi PKL di kawasan penataan.

Untuk Kepala Dinas Perhubungan bertanggungjawab mengatur lalu lintas dan ketersediaan angkutan umum di Tanah Abang berkoordinasi dengan PT Transjakarta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab terhadap kebersihan area penataan. Sementara, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab menertibkan PKL yang berjualan di trotoar. Di akhir Ingub, dibubuhkan tanda tangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Sumber: Merdeka.com

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel