Sikapi Temuan Ombudsman, Fraksi Nasdem DPRD DKI: Sudahlah Kembalikan Fungsi Jalan Sebagaimana Mestinya....

Sikapi Temuan Ombudsman, Fraksi Nasdem DPRD DKI: Sudahlah Kembalikan Fungsi Jalan Sebagaimana Mestinya....

MartirNews.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bergeming atas keputusannya menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, sekalipun mendapatkan banyak penolakan. Bahkan, Ombudsman bersama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan penyidikan atas kebijakan merelokasi pedagang kaki lima (PKL), dan mereka menilai aturan tersebut termasuk kriteria maladministrasi.

Mengacu kepada hasil penyelidikan tersebut, beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta mendesak Anies untuk mencabut kebijakan penutupan Jalan Jatibaru. Karena dalam Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 17 tahun 2018 terkait penataan kawasan Tanah Abang, tak mengatur penutupan jalan tersebut. Bahkan, kebijakan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, penyelidikan yang dilakukan oleh Ombudsman seharusnya membuat Anies menarik keputusannya menutup Jalan Jatibaru. Dia meminta kepada Anies untuk mencabut penutupan Jalan Jatibaru yang selama ini menjadi tempat relokasi PKL.

"Saya sepakat dgn teman teman ombudsman. Saya mengimbau para pihak untuk segera menyikapi dengan arif dan bijaksana. Sudahlah, kembalikan fungsi jalan sebagaimana mestinya adalah suatu kearifan. Dan mudah-mudahan Gubernur cepat tanggap akan hal ini," katanya kepada merdeka.com, Selasa (20/3).

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengharapkan, Anies untuk menjalankan rekomendasi yang nantinya akan dikeluarkan oleh Ombudsman. Untuk itu, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu akan mengawal rekomendasi tersebut.

"Sepakat banget dgn pernyataan Ombudsman dan Polda Metro. Karena memang kebijakan itu melanggar aturan. Oleh karena itu rekomendasi Ombudsman harus dilaksanakan oleh Pemprov, untuk itu PDIP akan mengawal hasil rekomendasi tersebut," tegasnya.

Sebelumnya, Koordinator Bidang Pengaduan Ombudsman Jakarta Raya, Dominikus Dolu menuturkan, ada sejumlah masukan yang sedianya ditindaklanjuti pihak terkait diantaranya mengembalikan fungsi jalan sebagaimana fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, imbuhnya, hal yang menjadi konsentrasi pihaknya adalah pedestrian yang saat ini berubah fungsi menjadi lapak pedagang kaki lima.

"Kita juga bergandengan tangan dengan teman-teman kita di Polri khususnya Ditlantas Polda Metro Jaya untuk kemudian menata semua fungsi-fungsi jalan sebagaimana mestinya," katanya usai meninjau area Jalan Jati Baru, Jakarta Pusat, Selasa (20/3).

Sementara itu meski telah melakukan peninjauan, Domi mengatakan asumsi awal dari peninjauan tersebut belum disimpulkan lebih lanjut untuk menjadi bahan rekomendasi. Dia menuturkan, hasil peninjauan akan disampaikan pekan depan.

Diketahui, penutupan Jalan Jatibaru, Jakarta Pusat oleh Pemprov DKI Jakarta menimbulkan reaksi beragam dari sejumlah pihak. Kebanyakan warga sekitar Jalan Jatibaru menolak kebijakan tersebut. Ombudsman juga menilai penutupan Jalan Jatibaru di waktu tertentu melanggar sejumlah undang-undang salah satunya tentang fungsi trotoar. Ombudsman juga mempertanyakan dasar penutupan jalan tersebut oleh Pemprov.

Sumber: MErdeka.com

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel