Tak Mau Soal PB Djarum Berlama-lama, Ganjar Pranowo : "Gubernur Jawa Tengah tanggung jawab penuh jika ada apa-apa, Saya minta PB Djarum silakan lanjutkan audisi." Tak Mau Soal PB Djarum Berlama-lama, Ganjar Pranowo : "Gubernur Jawa Tengah tanggung jawab penuh jika ada apa-apa, Saya minta PB Djarum silakan lanjutkan audisi." - Martir News

Tak Mau Soal PB Djarum Berlama-lama, Ganjar Pranowo : "Gubernur Jawa Tengah tanggung jawab penuh jika ada apa-apa, Saya minta PB Djarum silakan lanjutkan audisi."

Foto : Antara

MARTIRNEWS.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta PB Djarum melanjutkan audisi bulutangkis. Bahkan, Ganjar siap pasang badan.

"Saya minta PB Djarum silakan lanjutkan audisi.

Gubernur Jawa Tengah tanggung jawab penuh jika ada apa-apa," ujar Ganjar Pranowo di Semarang, Rabu (11/9/2019).

Ganjar mengaku sudah menghubungi langsung pengurus PB Djarum yang berpusat di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dan meminta audisi bulutangkis dilanjutkan.

Dalam pembicaraan itu, Ganjar mendapat penjelasan dari pihak PB Djarum bahwa secara manajemen berbeda dengan PT Djarum Kudus yang memproduksi rokok.

PB Djarum telah melakukan pembinaan bulutangkis sejak 1969 dan selama ini tidak pernah berbicara tentang rokok.

"Kata pengurus PB Djarum, 'Pak saya ini tidak bisnis rokok, saya ini cuma mengelola ini saja, cuma mengelola badminton.

Lha kok saya disalahkan'. Begitu katanya," ujar Ganjar menirukan percakapannya dengan pengurus PB Djarum.

Menurut Ganjar, tuduhan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menuding audisi PB Djarum terindikasi sebagai bentuk eksploitasi anak sangat aneh.

"Bayangkan, sejak 1969 lho, usia saya saat itu baru setahun mereka (PB Djarum—red) sudah konsen dalam pembinaan atlet.

Kok tiba-tiba sekarang disalahkan," katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan, keterlibatan swasta dalam program pembinaan atlet sangat penting.

Karena diakui atau tidak, prestasi olahraga di Indonesia saat ini masih jelek.

Kendati mendukung audisi bulutangkis PB Djarum terus berlanjut, Ganjar juga meminta dorongan publik untuk membubarkan KPAI dihentikan, serta meminta tak ada lagi hastag #BubarkanKPAI di berbagai akun media sosial.

Sumber : Suara.com

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel