Tak Mau Aset Pemkot Surabaya Berpindah Tangan , Risma Minta Bantuan KPK untuk Rebut Kembali

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan saat keluar dari ruang kerja Wali Kota Surabaya bersama Tri Rismaharini  Foto : SURYA.co.id/Yusron Naufal Putra

MARTIRNEWS.COM - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma mengungkap alasan mengapa dirinya harus meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk merebut kembali sejumlah aset milik Pemerintah Kota Surabaya.

Menurut Risma, setiap kali ada persidangan di pengadilan soal sengketa tanah dan bangunan, pihaknya mengaku selalu membuat laporan ke KPK untuk dibantu dalam hal supervisi atau pengawasan.

Hal yang sama berlaku dalam kasus aset Pemkot Surabaya di Jalan Pemuda 17 yang bersengketa dengan PT Maspion. 

"Saya selalu buat surat waktu persidangan soal aset itu," kata Risma, Senin (14/10/2019).

"Memang kita juga ada koordinasi rutin (dengan KPK) untuk pengamanan, terutama yg berat-berat, seperti aset di Jalan Pemuda 17, Taman Remaja Surabaya, SDN Ketabang I, dan Pasar Turi. Karena itu, kita minta bantuan dari KPK." 

Tidak hanya kepada KPK, setiap kali mengikuti persidangan di pengadilan, Risma juga berkirim surat ke Komisi Yudisial.

Ia menyebut, permasalahan aset yang saat ini dibantu KPK, dinilai Risma cukup rumit.

"Karena itu, saya minta bantuan (KPK) untuk kami dibantu dalam hal pengawasan, supaya prosesnya bisa fair," ujar Risma.

Berbeda dengan YKP Aset-aset yang berusaha direbut itu, menurut Risma, berbeda dengan aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP).

Kasus YKP, saat itu tidak sampai masuk persidangan.

Sehingga, Kejaksaan Negeri Jawa Timur mengubah pendekatan dengan menggunakan pidana khusus.

"Jadi makanya beda. Makanya kita dapat yang besar-besar itu karena menggunakan model pidana khusus, bukan perdata," tutur Risma.

Sementara itu, aset di Jalan Pemuda 17 yang saat ini masih bersengketa dengan PT Maspion, sudah masuk persidangan masuk kategori perdata.

Hal itu yang membuat prosesnya cukup rumit dan memakan waktu lama.

"Kalau perdata kita masuk persidangan itu rumit dan lama," jelas Risma.

Ia berharap, aset-aset yang belum berhasil direbut itu bisa kembali ke tangan Pemkot Surabaya, seperti halnya aset-aset lain, seperti YKP, yang telah kembali ke tangan pemkot.

"Kita semua berharap, wong ini bukan saya yang menang, tapi aset ini bisa kembali untuk warga Surabaya," ujar Risma.

Pengecekan aset Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan telah melakukan pengecekan aset di Jalan Pemuda 17 dan SDN Ketabang I, Surabaya.

Menurut Basaria, salah satu program KPK adalah pembenahan aset yang ada di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk aset-aset yang ada di Pemerintah Kota Surabaya.

"Ya, kita coba agar diselesaikan dengan solusi yang terbaik ke semua pihak," kata Basaria usai meninjau aset di Jalan Pemuda 17 dan SDN Ketabang I, Surabaya, Senin (14/10/2019).

"Yang penting intinya adalah bagaimana seluruh aset pemkot itu bisa terdata dan tanah-tanah bisa disertifikasi. Itu yang paling utama tujuan kita."

Empat aset Penyelamatan aset Pemkot Surabaya yang dibantu KPK yakni: 

1. tanah dan bangunan SDN Ketabang I Surabaya, yang terdiri dari tanah seluas 2.464 meter persegi senilai Rp 12.320.000.000 dan bangunan senilai Rp 852.504.500.

2. tanah di Jalan Pemuda Nomor 17 Surabaya yang luasannya 3.713 meter persegi, dengan nilai Rp 11.510.300.300.

3. aset tanah di Jalan Kusuma Bangsa nomor 114 Surabaya, yang dahulu digunakan untuk Taman Remaja Surabaya, dengan luasan 17.080 meter persegi senilai Rp 139.116.600.000.

4. aset tanah di Jalan Pasar Turi, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya, seluas 27.519 meter persegi yang digunakan dalam kerja sama Bangun Guna Serah pembangunan Pasar Turi Rp 76.475.301.000.


Sumber : Kompas.com

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel