Inilah Pengakuan Baru Habib Rizieq Lengkap dari Tanah Saudi, : "Pemerintah Saudi Siap Cabut Pencekalan Habib RizideqBila Pemerintah Indonesia Jamin Secara Resmi Keselamatannya Dan keluarga."

Menko Polhukam Mahfud MD Tanggapi Soal Surat Pencekalan Habib Rizieq foto : Kolase Tribunnews.com
MARTIRNEWS.COM - Habib Rizieq Syihab kembali muncul ke permukaan. Kini dia mengungkapkan adanya pihak yang tak menginginkann pulang ke Tanah Air.

Melalui kanal YouTube Front TV, Imam Besar FPI itu mengungkapkan alasannya tidak bisa pulang ke Indonesia dengan menunjukkan surat pencekalan dari pihak pemerintah Indonesia yang ditujukan kepada pemerintah Arab Saudi. Dia menyebut pencekalannya itu tak berkaitan dengan kasus pidana apapun.

"Saya dilarang berpergian ke Saudi, bahkan ini dituliskan sebabnya adalah karena alasan keamanan. Jadi sekali lagi, saya dicekal di sini bukan karena saya lakukan pelanggaran keimigrasian, bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata, bukan karena saya melakukan sesuatu kejahatan di Saudi ini, tidak. Karena alasan keamanan," ujar Habib Rizieq dalam kanal YouTube itu.

Dia menunjukkan bukti surat dua lembar yang disebutnya sebagai surat pencekalan. Menurutnya, pemerintah Arab Saudi bakal mencabut pencekalannya jika sudah ada perjanjian resmi pemerintah Indonesia untuk tidak mengganggunya.

"Jadi kedua surat ini merupakan bukti bukti nyata, real otentik, kalau saya memang dicekal oleh pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. 

Sekali lagi, pemerintah Saudi setiap saat siap untuk mencabut pencekalan saya kalau ada jaminan resmi pemerintah Indonesia, kalau saya ini tidak diganggu, kalau saya ini tidak diusik daripada keamanan dan keselamatan saya beserta keluarga," tegasnya.

"Padahal saya sudah berikan pengertian saya aman, saya tenang, tidak ada masalah kalau saya diganggu pemerintah Indonesia silakan melakukan perlawanan secara hukum, tapi mereka (pemerintahan Saudi) belum tenang menerima alasan tersebut, sehingga mereka belum mau mencabut cekal saya," imbuhnya.

Dia pun meminta agar warga Indonesia tak mendapatkan informasi simpang siur atas pencekalannya. Dia mengaku siap pulang ke Indonesia, namun ada sesuatu yang menghalanginya. Dia menyebut ada seseorang dibalik pencekalannya.

"Saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, dengan saya tunjukan surat ini stop perdebatan jangan lagi ada pihak-pihak yang mengaku sebagai juru bicara pemerintah mengatakan saya tidak dicekal, saya takut untuk pulang. tidak. Bukan saya yang takut untuk pulang, tapi ada pihak yang takut saya pulang, mereka takut kalau saya pulang mereka tidak bisa curang dalam pemilu, mereka nggak bisa melakukan aneka ragam dalam pemilu, mereka takut saya ini jadi ancaman untuk kemenangan mereka," katanya.

"Jadi kita bicara fair saja, jangan kemudian diputar balik kalau saya yang takut pulang. Saya siap pulang kapan saja, tapi tunggulah sampai cekal ini dicabut, insyaallah, Allah akan memberikan pertolongan, cekal ini dicabut di waktu yang tepat, saya bisa pulang," pungkasnya.

Sementara itu, FPI melalui juru bicaranya, Slamet Ma'arif mengaku akan segera memberi penjelasan. Pernyataan sikap dari FPI disebut Slamet segera disampaikan.

"Dalam waktu dekat akan ada jumpa pers," ujar Slamet.

Namun terkait apa yang disampaikan Rizieq, Menko Polhukam Mahfud Md mengaku belum mengetahui adanya surat pencekalan tersebut. Mahfud menyebut dirinya akan terlebih dulu mencari tahu benar-tidaknya ada surat tersebut. Dia juga mengatakan akan mengecek masalah yang terjadi dalam surat pencekalan.

"Saya belum tahu surat pencekalannya kayak apa, kan pasti surat pencekalan itu ada masalah yang disebutkan kenapa harus dicekal. Tapi saya belum tahu," ujar Mahfud di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (10/11/2019).

"Kita pelajari dulu kasusnya ya, saya tidak tahu persis apa masalahnya kenapa dicekal dan sebagainya. Kan sudah lama isu itu ya, kok baru sekarang suratnya ada, saya tidak tahu juga," imbuh Mahfud.

Mahfud mengatakan Habib Rizieq memiliki hak yang sama dalam perlindungan hukum sebagai warga negara Indonesia. Namun, dia juga menyebut negara memiliki hak untuk mempertahankan eksistensinya.

"Dia kan warga negara, harus mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum yang sama. Tapi juga negara punya hak-haknya untuk mempertahankan eksistensinya," kata Mahfud.

Mahfud menuturkan, dalam mengatur negara dan melindungi hak warga, pemerintah kerap dihadapkan dengan sebuah dilema. Menurutnya, negara yang baik merupakan negara yang dapat menjalankan sistem keamanan dan melindungi hak warganya dengan baik.

"Mengatur negara itu memang selalu dihadapkan pada satu dilema, pada satu sisi melindungi hak-hak warga, satu sisi mempertahankan negara," kata Mahfud.

"Sehingga di sini menggunakan security di bawah menggunakan pendekatan HAM. Nah negara yang baik itu yang bisa bertemu di tengah, security-nya jalan HAM-nya terlindungi," sambungnya.





Sumber : Detiknews.com


Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel