Gaduh Keterlibatan Ruangguru di Kartu Prakerja



MARTIRNEWS.COM - Pemerintah telah meluncurkan program Kartu Prakerja pekan lalu, salah satunya untuk membantu pekerja maupun buruh yang dirumahkan atau di-PHK akibat kebijakan penanganan virus corona di Indonesia.

Bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan ataupun pekerja yang terkena PHK imbas dari wabah corona, bisa langsung mendaftar online.

Namun, saat diluncurkan, ternyata menuai polemik baru dengan platform pelatihan yang disediakan untuk program Kartu Prakerja.

Pemerintah menunjuk 8 digital platform sebagai salah satu pengisi pelatihan program Kartu Prakerja, salah satunya adalah Skill Academy by Ruangguru.

Ruangguru ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Adamas Belva Syah Devara, staf khusus milenial Presiden Jokowi.

Diketahui, peserta Prakerja mendapat insentif total sebesar Rp 3,55 juta. Dari Rp 3,55 juta itu, rinciannya Rp 1 juta merupakan dana pelatihan. Dana inilah yang disalurkan ke penyelenggara melalui 8 digital platform tersebut.

Mengacu penjelasan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat meluncurkan program ini, Sabtu (11/4), tahap pertama kuota peserta program Kartu Prakerja sebanyak 164 ribu orang.

Artinya, jika setiap peserta mendapat jatah biaya pelatihan Rp 1 juta, total yang digelontorkan pemerintah ke penyelenggara pelatihan sebesar Rp 164 miliar.

Sementara itu, insentif lain seperti insentif selama 4 bulan sebesar Rp 600 ribu per bulan dan insentif survei pasca-pelatihan Rp 150 ribu. Seluruhnya akan dikirimkan langsung kepada peserta melalui transfer rekening bank.

Adanya keterlibatan Ruangguru dalam program Kartu Prakerja ini menuai kritikan dari banyak pihak. Salah satunya dari Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik melalui akun Twitternya, Selasa (14/2).

Perusahaan yang dipimpin stafsus Milienial Presiden jadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu prakerja. Total anggaran dari negara: Rp. 5.6 Triliun.

Kini kita tahu apa guna pasal "kekebalan hukum" dalam Perppu Covid-19 itu.

"Perusahaan yang dipimpin stafsus Milienial Presiden jadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu prakerja. Total anggaran dari negara: Rp 5,6 triliun. Kini kita tahu apa guna pasal "kekebalan hukum" dalam Perppu COVID-19 itu," kicau Rachland.

Rachland menilai sejak awal kebijakan Kartu Prakerja sungguh tidak perlu. Ia makin menyesalkan kebijakan ini setelah mengetahui perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra merupakan miliki stafsus Presiden Jokowi.

"Pertumbuhan ekonomi dalam pandemi ini diprediksi minus. Bisnis terpuruk. PHK di mana-mana. Tapi negara malah menyediakan Rp 5,6 Triliun untuk pelatihan online? Kebijakan ini bukan saja tak perlu tapi juga korup bila mitra yang ditunjuk adalah perusahaan milik stafsus Presiden," ujar Rachland.

Dalam kicauan selanjutnya, Rachland meminta Presiden Jokowi menghapus program pelatihan online dalam Kartu Prakerja. Ia mengusulkan agar anggaran Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun digunakan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk rakyat.

Pak @jokowi, sebelum terlambat, saya ulangi desakan ini:

1. Hapus pelatihan online. Gunakan semua dari 20 Triliun anggaran kartu prakerja untuk BLT bagi rakyat yang sedang kesulitan.

2. Tunjuk Bank Pemerintah menyalurkan BLT, bukan perusahaan fintech.

3. Pecat stafsus korup!

Ia heran mengapa pemerintah bisa dengan gampangnya menggelontorkan uang negara kepada perusahaan tersebut.

"Penunjukan perusahaan stafsus itu cuma bukti: pemerintah sangat percaya diri bahwa kekuasaannya mengatasi hukum," ucapnya.

"Apalagi tafsirnya bila duit negara bisa digelontorkan pada pihak pihak cuma berdasarkan kedekatannya dengan kekuasaan? Jelas tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya," lanjut dia.

Di kesempatan berbeda, anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah terbuka dalam proses penunjukan perusahaan pelaksana program Kartu Prakerja. Selain itu, kata dia, pemerintah wajib menjelaskan ke publik alasan penunjukan perusahaan yang terlibat.

"Pemerintah diharapkan lebih terbuka dalam menjelaskan alasan-alasan pemilihan suatu lembaga yang direkrut, termasuk keterlibatan lembaga Ruangguru. Ini penting sebab harapan masyarakat agar program ini berhasil sangat besar," kata Saleh kepada wartawan, Kamis (16/4). 

“(Tapi) saya tidak tahu apakah ada pendaftaran dan seleksi pada lembaga pelatihan yang ingin bergabung? Setidaknya, informasi terkait keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan dalam program kartu prakerja dinilai sangat terbatas," imbuh Saleh.

Kemudian setelah polemik ini muncul, Belva Devara pun angkat bicara. Melalui akun Twitternya, Belva mengaku siap mundur untuk meredam kegaduhan yang timbul.

Namun, Belva menegaskan, ia sama sekali tidak pernah terlibat dalam proses penunjukan hingga Ruangguru, melalui Skill Academy, terpilih menjadi salah satu digital platform untuk program Kartu Prakerja.

"Saya sedang konfirmasi ulang ke Istana apakah memang ada konflik kepentingan yang ditanyakan teman-teman semua di sini, walaupun saya tidak ikut proses seleksi mitra. Jika ada, tentu saya siap mundur dari stafsus saat ini juga. Saya tak mau menyalahi aturan apa pun," ujar Belva melalui akun Twitternya yang dikirimkan ke kumparan.

Tak hanya Belva yang angkat bicara. Pihak manajemen dari Ruangguru pun ikut angkat bicara. Direktur Produk dan Kerja Sama Ruangguru Iman Usman menjelaskan, Skill Academy sebenarnya sudah diluncurkan sejak pertengahan 2019, jauh sebelum isu virus corona muncul. 

"Sepengetahuan saya, program Kartu Prakerja sendiri merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Jokowi dan proses persiapan serta implementasinya dimulai dari tahun lalu," tutur Iman dalam akun Twitternya.

Iman menjelaskan, bantuan Kartu Prakerja ini sebenarnya konsepnya mirip dengan Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Indonesia Pintar. Artinya, pemilik kartu tersebut diperbolehkan memanfaatkan bantuan yang diberikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, selama masih memenuhi syarat. 

Sementara mitra yang ditunjuk pemerintah hanya menjadi wadah dan menyalurkan subsidi yang diberikan.

"Misalnya, pengguna KJP bisa menggunakan subsidi untuk membeli buku di toko A. Toko tersebut harus mengikuti proses kurasi, berbeda sedikit dengan tender yang nilai kontraknya sudah ditentukan di awal. Dengan skema ini, maka pengguna bisa bebas memilih toko bukunya," jelas Iman. 

"Ini berbeda dengan tender yang kita kenal selama ini, di mana penerima manfaatnya 'diharuskan' menggunakan satu atau dua layanan yang sudah ditetapkan atau tidak ada pilihan lain," lanjutnya.

Hal serupa juga diterapkan di Kartu Prakerja. Masyarakat diberi kebebasan memilih pelatihan dari 8 platform yang dianggap sudah memenuhi syarat, yaitu Skill Academy, Tokopedia, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker. 

"Dalam berbagai kesempatan, pemerintah juga menyebutkan bahwa ke depannya jumlah platform juga dapat terus bertambah, namun mungkin untuk tahap awal dimulai dengan 8 platform yang sudah diumumkan," ungkap Iman.

Iman menjelaskan, Skill Academy juga membuka kemitraan dengan penyedia pelatihan, termasuk universitas dan lembaga pemerintah, di seluruh Indonesia yang proses pendaftarannya bisa diakses melalui mitra.skillacademy.com. Nantinya, Skill Academy akan mengkurasi kelas-kelas mana saja yang dianggap memenuhi kriteria untuk ditampilkan. 

Sumber: kumparan

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel