MARTIRNEWS.COM - Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie bingung terkait polemik pembagian bansos di Kabupaten Sukabumi. Diketahui, para kepa...
MARTIRNEWS.COM - Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie bingung terkait polemik pembagian bansos di Kabupaten Sukabumi.
Diketahui, para kepala desa di Sukabumi ramai-ramai menolak bantuan sosial dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil karena sejumlah hal.
Dalam sebuah rekaman video yang viral sejak Selasa (27/4/2020) kemarin, sejumlah kades memberikan deklarasi penolakan.
"Kami Kepala Desa se Kabupaten Sukabumi, dengan ini menyatakan menolak bantuan sosial dari gubernur dikarenakan tidak tepat sasaran dan (tidak) tepat waktu," demikian isi deklarasi dari video itu.
Marzuki pun mempertanyakan, siapa yang harus disalahkan dalam masalah tersebut.
Ia juga berharap, masalah bisa dapat segera diselesaikan agar bansos itu bisa segera didistribusikan kepada warga.
"Kalau sudah seperti ini siapa yg salah...??
Semoga bisa diselesaikan dg baik," tulis Marzuki seraya mengunggah video itu.
Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penolakan dari para kepala desa di Kabupaten Sukabumi, Selasa (28/4/2020).
Para kepala desa tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sukabumi ini meminta penundaan penyaluran Bansos Pemprov Jabar karena masih adanya tumpang tindih dalam data penerima, demikian dikutip Warta Kota dari Kompas.com
Rencananya pendistribusian bantuan berupa sembako terhadap warga terdampak Pandemi Covid-19 mulai dilaksanakan hari ini.
'Bukan menolak bantuannya tapi menunda penyalurannya hingga batas waktu yang tidak ditentukan," kata Ketua Apdesi Kabupaten Sukabumi Deden Deni Wahyu saat dikonfirmasi Kompas.com melalui WhatsApp, Selasa sore
Deden menilai pendataan bagi para penerima Bansos Pemprov masih terjadi tumpang tindih sehingga penyalurannya bisa tidak tepat sasaran.
Hal tersebut bila tetap dilaksanakan malah dapat menimbulkan konflik.
"Data belum tepat sasaran dan masih banyak data yang tumpang tindih juga ternyata," ujar Kepala Desa Sukakerasa Kecamatan Parakansalak itu
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua I Apdesi Kabupaten Sukabumi Ojang Sopandi menjelaskan para kepala desa
menolak kaitan dengan penyaluran Bansos Pemrov Jabar karena tumpang tindih data yang diberikan.
"Kami perlu validasi data lagi, dan kami juga meminta Pemkab Sukabumi agar memberikan data yang sudah valid dan usulan dari desa harus terakomodir semua," jelas Ojang yang juga Kepala Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes
Ojang mengatakan penyaluran Bansos Pemprov Jabar ini ditolak dulu sementara tidak akan diberikan kepada masyarakat.
Penundaan ini juga sambil menunggu bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, kabupaten hingga desa.
"Agar tidak terjadi gejolak pada masyarakat dan kecemburuan sosial makanya penyaluran bantuan dalam kaitan Pandemi Covid-19 ini harus disalurkan bersama-sama," kata dia
"Kami berharap Mei ini bisa disalurkan semuanya secara bersama-sama. Kami berharap dengan disalurkan bareng-bareng tidak terjadi kecemburuan sosial," sambung Ojang.
Sumber: tribunnews
