Mensos Harapkan Pemda Aktif Mendata Bansos Covid-19, Najwa Shihab Sindir Mensos: Kalau Hanya Harapan, Saya pun Bisa



MARTIRNEWS.COM - Host acara Mata Najwa, Najwa Shihab mempertanyakan kejelasan dari pemerintah untuk warga terdampak pandemi Virus Corona (Covid-19).

Najwa meminta kejelasan dari Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara soal solusinya terhadap warga terdampak Covid-19 yang tak kunjung mendapat bantuan.

Ketika Juliari menyampaikan penjelasannya, menurut Najwa hal tersebut masih sebatas harapan, bahkan ia menyebut dirinya bisa melakukan hal serupa.

Dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Kamis (23/4/2020), awalnya Najwa memaparkan soal keluhan dua narasumbernya yang sama-sama terdampak akibat Covid-19.

Berdasarkan keluhan dua narasumbernya tersebut, Najwa merasa masih banyak warga lain yang kesulitan mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Ia lalu menanyakan kepada Mensos apa solusi yang ditawarkan oleh pemerintah.

Juliari menjawab bahwa selama ini pemerintah pusat telah berulang kali mengadakan sosialisasi dengan pemerintah daerah (Pemda) tentang bantuan-bantuan warga terdampak Covid-19.

"Pertama, tentunya kami dengan daerah sudah berkali-kali dengan seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia mengadakan video conference maupun juga jajaran kami melakukan koordinasi-koordinasi dengan mereka," kata dia.

Juliari mengatakan karena Pemda adalah pihak yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, maka ia meminta agar Pemda lebih bisa aktif mendata masyarakat.

"Karena mereka adalah garda terdepan untuk melakukan sosialisasi ke warganya masing-masing," ujarnya.

"Jadi kami sangat berharap dari teman-teman di daerah ini untuk lebih proaktif lagi mendata," tambah Juliari.

Di sisi lain Juliari mengakui bahwa pemerintah tidak mungkin bisa mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia yang kini membutuhkan bantuan.

"Namun mungkin terus terang kalau dari segi jumlah atau alokasi, tidak mungkin 100 persen yang meminta pasti dipenuhi," jelas Juliari.

Juliar kembali berpesan kepada Pemda yang berada di daerah-daerah padat penduduk seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan agar terus bisa aktif membantu masyarakat mendapat bantuan yang mereka perlukan.

Tak Sekadar Harapan Saja

Najwa lalu menyindir solusi dari Mensos yang meminta agar Pemda lebih aktif.

Ia bahkan mengatakan apabila hanya meminta, dirinya juga bisa melakukan hal tersebut.

"Mohon maaf Pak Menteri, kalau hanya harapan atau permintaan, saya pun bisa melakukan itu," ujar Najwa.

"Seharusnya pemerintah pusat bisa lebih dari sekadar mengharap Pak Menteri," lanjutnya.

Juliari lalu menjelaskan bahwa pemerintah pusat tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat, maka dari itu harus mendorong Pemda yang bersinggungan langsung dengan masyarakat untuk bisa lebih aktif.

"Kami tentunya yang tidak berhadapan langsung dengan warga, tentunya kan juga mendorong Pemda," katanya.

"Artinya teman-teman di daerah juga harus lebih proaktif."

Juliari kemudian menjelaskan mengapa pemerintah pusat tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat terkait bantuan warga terdampak Covid-19.

Ia mengatakan apabila pemerintah pusat ikut turun langsung, data yang didapat justru akan kacau, dan tidak sesuai..

"Karena kami tidak membuka istilahnya, daftar langsung ke kami."

"Karena kalau kami lakukan itu pasti akan terjadi duplikasi-duplikasi data yang kacau, sementara ekspektasi dari rakyat tinggi sekali, kami sadar itu," papar Juliari.

"Oleh karena itu kami juga tidak ingin membuat satu mekanisme yang kacau, khususnya mengenai pendataan, semua orang bicara agar tepat sasaran, cepat, dan tepat."

Juliari juga menjelaskan bahwa situasi saat ini sulit untuk bergerak cepat, dan tepat dalam penyaluran bantuan.

Alasannya adalah munculnya banyak orang-orang yang kini menjadi miskin karena Covid-19.

"Jadi ini juga tidak mudah, cepat, dan tepat, kita kan sadar jumlah penduduk kita banyak, apalagi sekarang istilah yang menjadi miskin baru juga tambah banyak," tandasnya.

Terakhir Juliari kembali menekankan bahwa kunci penyelesaiannya ada di Pemda yang dapat mendata masyarakat dengan akurat.

Sumber: tribunnews

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel