Susi Pudjiastuti Akhirnya BONGKAR 2 Kementrian Erat ke Mafia Impor, Erick Thohir Diminta Bubarkan



MARTIRNEWS.COM - Belum lama ini Menteri BUMN Erick Thohir bicara soal mafia impor alat kesehatan.

Via Twitter, eks Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti pun memberi saran kepada Pemerintah Jokowi dan Erick Thohir untuk membubarkan dua kementrian ini.

Pasalnya, Susi Pudjiastuti menilai, upaya memberantas mafia impor lebih mudah jika dua kementrian ini dihapus.

Mantan Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti turut memberikan usulan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberantas mafia impor alat kesehatan.

Seperti diketahui, Erick Thohir tengah menyoroti tingkah mafia besar yang membuat RI sibuk impor alat kesehatan (alkes).

Akibatnya di masa pagebluk Virus Corona, RI sangat bergantung kepada negara lain.

RI tak memiliki bahan baku untuk membuat masker padahal SDM-nya mampu memproses hal itu.

Melalui cuitannya di linimasa Twitter, Selasa (21/4/2020), Susi Pudjiastuti terlihat mengomentasi berita soal tindakan Erick Thohir tersebut.

Dia menyarankan Erick Thohir dan pemerintah RI menghapus 2 kementerian, dan membuat Direktorat Jenderal di Kementrian Luar Negari ( Kemenlu) untuk mengurusi impor tersebut.

Dua Kementrian itu yakni Kementrian Perdagangan dan Kementrian Perindustrian.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti keluar dari ruang kerjanya untuk memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Menurutnya, hal itu bisa lebih mudah memberantas mafia impor dan lebih murah karena ditangani dalam sebuah Direktorat Jenderal di Kementerian Luar Negeri.

"Pemerintah/ Pak Erick Thohir bisa lebih mudah memberantas mafia impor, kalau Departemen Perdagangan ditiadakan saja.

Juga Perindustrian.

Jadikan kedirektoratan di deplu.

Semua akan lebih mudah dan murah," kata Susi Pudjiastuti, Selasa (21/4/2020).

Dia pun menyatakan pernyataannya hanya sebuah usulan dan meminta maaf bila usulan yang dia berikan tidak diperkenankan oleh pemerintah.

"Mohon maaf kalau tidak berkenan," sambung Susi Pudjiastuti.

Sumber: tribunnews

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel