Fadli Zon Sebut Butuh Pemimpin Baru Atasi Krisis, Yunarto Wijaya Sodor Sosok yang Tengah Disorot Ini



MARTIRNEWS.COM - Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon berkomentar panjang seputar Hari Kebangkitan Nasional dalam sebuah utas di akun Twitter pribadinya, Rabu (20/5/2020).

Salah satu hal yang mendapat sorotan tajam dari Fadli Zon adalah seputar kebijakan pemerintah saat menghadapi pandemi covid-19.

Salah satunya, Fadli Zon menilai pemerintah tidak tegas.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra juga menyoroti berbagai hal, mulai dari praktik Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bansos, dana Program Keluarga Harapan (PKH), program Cetak Sawah, hingga menyebut rusaknya wibawa pemerintah di mata masyarakat.

Tak hanya itu, alumni FIB UI tersebut menilai bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin baru untuk menghadapi krisis ini.

Pemimpin yang ia maksud ialah yang mempunyai karakter 'solidarity maker' karena baginya kepercayaan sangat dibutuhkan masyarakat di tengah situasi ini.

Menanggapi kebutuhan pemimpin seperti yang diutarakan Fadli Zon, tokoh yang kerap tampil sebagai oposisinya pun turut berkomentar.

Ya, tokoh tersebut adalah Yunarto Wijaya.

Direktur Charta Politika itu lagi-lagi kembali me-retweet cuitan Fadli Zon yang menautkan artikel media daring berisi utas panjangnya dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

Artikel dari wartakotalive.com yang berjudul "Hari Kebangkitan Nasional, Fadli Zon: Indonesia Butuh Pemimpin Dipercaya Rakyat" itu diterbitkan pada Rabu, (20/5/2020) malam.

Menyikapi pemimpin yang dimaksud Fadli Zon, Yunarto Wijaya menyebut satu tokoh yang saat ini tengah ramai diperbincangkan masyarakat.

"Habib Bahar Bin Smith for 2024?" cuit @yunartowijaya, Rabu (20/5/2020) malam.

Cuitan itu pun ramai dikomentari warganet dengan nada berkelakar saat menanggapi nama yang disebut Yunarto Wijaya.

Hingga kini, cuitan Yunarto Wijaya telah mendapatkan lebih dari seratus komentar dan 357 likes.

Diketahui belakangan ini Fadli Zon santer menyoroti kasus yang menyeret Bahar bin Smith.

Satu di antaranya, terkait penangkapan kembali Bahar bin Smith atau yang disebut Habib Bahar Smith setelah bebas dari bui selama tiga hari.

Fadli Zon menyebut sikap polri dianggap diskriminatif terhadap Bahar bin Smith.

"Pak Kapolri. Kenapa Habib Bahar Smith diperlakukan diskriminatif? Hukum benar2 sdh jadi alat kekuasaan? Apalagi ditangkap di tengah malam di bulan suci Ramadhan di Pesantrennya pula. Apa negeri ini masih bisa disebut demokrasi? @DivHumas_Polri," cuit @fadlizon, Selasa (19/5/2020) siang.

Di cuitan lainnya, Fadli Zon juga memberikan penilaiannya terhadap sosok Bahar bin Smith yang terseret kasus penganiayaan di pesantren itu.

"Habib Bahar Smith ini setahu sy adlh seorang yg istiqamah n berani. Perjalanan n pengalamannya skrg ini makin menempa dirinya kokoh kuat dlm keyakinan memperjuangkan kebenaran. Tak banyak lg ulama spt beliau. Sy yakin ia akan menjadi tokoh penting ke depan," tulis @fadlizon, Rabu (20/5/2020) siang.

Fadli Zon Sebut Pemindahan Bahar bin Smith ke Lapas Nusakambangan Tak Diketahui Pihak Keluarga

Terlepas dari itu, dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Fadli Zon berharap agar masyarakat Indonesia tetap kuat.
Bahkan ia menyebut, tak hanya krisis kesehatan dan ekonomi yang runtuh saat ini, tetapi juga kewibawaan negara yang patut dipertanyakan.

Dikutip dari wartakotalive.com, bagi Fadli Zon Kebangkitan Nasional adalah terompet kesadaran perlunya kepemimpinan dan organisasi dalam usaha mencapai perubahan nasib dan kemerdekaan.

Tentu nilai-nilai kepemimpinan dan organisasi itu tetap relevan apalagi dalam situasi sekarang.

"Menghadapi covid-19 kita perlu leadership dan organization. Tanpa ini sulit kita bisa keluar dari krisis dan mengatasi masalah," jelasnya Anggota DPR RI Fraksi Gerindra itu.

Berbagai kekacauan kebijakan dan kebingungan menghadapi covid-19 belakangan ini sangat terkait kurangnya kepemimpinan dan organisasi.

Berhadapan dengan pandemi, misalnya, Pemerintah tak sanggup menetapkan kebijakan karantina wilayah, karena tak mampu memenuhi kebutuhan dasar warganya.

Sehingga, menurutnya, pemerintah pusat hanya bisa menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun, lantaran daya dukung untuk menyokong PSBB juga lemah, seperti terbatasnya volume bantuan sosial (Bansos) yang bisa disalurkan, praktik PSBB pun kemudian jadi cenderung diperlonggar.

"Dengan minimnya sumberdaya yang dimiliki untuk menjamin hak-hak serta kebutuhan dasar warga, kita sebenarnya berharap Pemerintah tetap menjaga kewibawaannya dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang kredibel," ungkap Fadli Zon.

"Namun, hal ini sepertinya juga gagal diperoleh," tambahnya.

Kegagalan Pemerintah

Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu membuktikan sejumlah kegagalan pemerintahan Jokowi.

Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH).

Sejak 2019 lalu, artinya jauh sebelum covid-19 menjadi pandemi, Pemerintah telah memutuskan untuk menambah jumlah penerima bantuan PKH menjadi 10 juta peserta.

Namun, lanjutnya, program reguler yang telah direncanakan sejak lama tersebut pada 31 Maret 2020 lalu tiba diklaim sebagai bagian dari agenda tanggap darurat covid-19.

"Dimana letak tanggap daruratnya, jika itu sebenarnya adalah program reguler Pemerintah?" tanya Fadli Zon.

"Atau, mari kita lihat lontaran Presiden mengenai kebijakan cetak sawah baru sebagai cara mengatasi ancaman krisis pangan. Bagaimana Pemerintah bisa mencetak sawah baru, jika anggarannya sendiri tahun ini sudah dipangkas?" tambahnya.

Di luar cerita kegagalan program cetak sawah di masa lalu, termasuk di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pernyataan Presiden yang akan mencetak sawah besar-besaran diungkapkan Fadli Zon juga bertentangan dengan pemangkasan anggaran cetak sawah yang dilakukan Pemerintah sendiri.

Sebagai catatan, untuk menangani dampak covid-19, Pemerintah baru saja melakukan realokasi besar-besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Salah satu yang terkena dampaknya adalah anggaran cetak sawah.

Jika sebelumnya dialokasikan Rp 209,8 miliar untuk program cetak sawah serta Survei, Investigasi dan Desain (SID), dengan target lahan seluas 10.000 hektar, namun sesudah realokasi, anggaran tersebut hanya tinggal Rp 10,8 miliar saja.

"Jadi, bagaimana mau mencetak sawah, kalau anggarannya justru dipotong?" imbuh Fadli Zon.

"Hal-hal semacam itu, menurut saya, sangat merusak wibawa Pemerintah. Tak heran jika kemudian di media sosial muncul tagar #IndonesiaTerserah. Itu merupakan tanda publik tak lagi peduli dengan pernyataan Pemerintah," tegasnya.

Butuh Pemimpin

Di tengah krisis semacam ini, Fadli Zon menegaskan Indonesia membutuhkan pemimpin yang berkarakter ‘solidarity maker’.

Hal tersebut katanya untuk bisa menggerakkan dan harus benar-benar dipercaya rakyat.

"Karakter semacam itu mustahil muncul dari para pemimpin yang kata-katanya tak bisa dipegang," ungkap Fadli Zon.

"Jadi, peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini benar-benar memprihatinkan. Kita berada di tengah krisis bersama para pemimpin yang tak sanggup membangunkan rakyatnya," tambahnya.

Fadli Zon pun bersyukur pascareformasi Indonesia menerapkan desentralisasi, sehingga banyak kepala daerah yang memiliki kebijakan tegas untuk wilayahnya masing-masing.

"Untunglah sesudah Reformasi ada desentralisasi, sehingga bisa muncul para kepala daerah yang ‘outstanding’ di tengah pandemi dan krisis ini. Untung juga kita masih punya lingkaran-lingkaran sosial lain di luar negara dan pemerintahan, seperti komunitas serta adat," ungkap Fadli Zon.

"Di tengah rusaknya wibawa negara dan pemerintah, hal ini cukup menolong ikatan solidaritas kita dengan ikatan-ikatan tadi kita bisa menyusun tenaga untuk bangkit dari keterpurukan ini," tegasnya.

"Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Tetaplah kuat, tetaplah sehat, saudara-saudara sebangsaku!" tutup Fadli Zon.

Sumber: tribunnews

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel