Ruhut Sitompul Bela Sri Mulyani soal Bansos: Anies Jangankan Nyerang Balik, Ngeles Aja Nggak Sanggup

foto: jawapos

MARTIRNEWS.COM - 
Kisruh soal bantuan sosial di DKI Jakarta menjadi perbincangan hangat para tokoh politik hingga masyarakat umum.

Diawali dari statemen Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati yang mengungkapkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mampu menyalurkan bansos untuk 1,1 juta warganya.

Sebab DKI tak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta warga Jakarta.

Menurutnya, jumlah penerima bansos secara keseluruhan ada 4,7 juta kepala keluarga (KK). Awalnya 1,1 juta warga DKI ditanggung pemerintah daerah, sedangkan sisanya 3,6 juta warga lain ditanggung pemerintah pusat.

Namun lantaran DKI meminta 1,1 juta warganya ditanggung pemerintah pusat, sehingga total yang dibebankan kepada pemerintah pusat menjadi 4,7 juta KK.

“Kemarin dapat laporan dari pak Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy), DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta warga DKI,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (6/5/2020)

Politikus PDIP Ruhut Sitompul meramaikan komentar soal perdebatan soal bansos DKI.

Di akun media sosialnya, Ruhut menyebut Anies Baswedan tidak akan mampu membantah atau menyerang balik tudingan Sri Mulyani.

"Soal Bansos Anies pilih tak Nyerang balik, apa yg mau diserang balik ngeles saja sudah nggak sanggup krn berdasarkan fakta yg akurat penjelasan yg dikatakan 1 Menko 2 Menteri Pak Joko Widodo langsung KO," tulis Ruhut Sitompul, Sabtu (9/5/2020)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespon pernyataan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, soal ketidakmampuannya dalam memberikan bantuan sosial (bansos) kepada 1,1 juta kepala keluarga (KK) di wilayah setempat.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu menyebut, DKI telah memberikan bansos kepada warganya di hari Kamis (9/4/2020) atau sehari sebelum kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan.

“Inisiatif distribusi sembako diambil untuk memastikan bisa terpenuhinya kebutuhan pokok pangan (sembako) warga miskin.

Hal ini harus dilakukan karena di satu sisi, PSPB berlaku sejak 10 April dan warga miskin atau rentan miskin adalah kelompok masyarakat yang paling terdampak atas situasi ini,” kata Anies berdasarkan keterangan yang diterima dari PPID DKI Jakarta pada Kamis (7/5/2020) malam.

Menurutnya penyaluran bansos DKI juga lebih dulu dilakukan, karena di sisi lain pemerintah pusat baru akan mendistribusikan bansos kepada warga miskin dan rentan miskin pada 20 April 2020.

Karenanya Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan pangan tersebut untuk menghindari munculnya kekurangan pangan yang bisa berdampak pada keresahan sosial.

"Kami sudah menerapkan pembatasan itu sebelumnya dan rakyat akan kesulitan pangan jika belum ada bansos pangan sejak PSBB diberlakukan.

Makanya, kami Pemprov DKI Jakarta telah membagikan bansos terlebih dulu untuk mengisi kekosongan itu,” ujar Anies..

Sumber: tribunnews

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel