Tawarkan Uang Hingga Rp 100 Miliar untuk Bunuh Presiden, Guru Pria Muda Ini Dicokok Aparat Intelejen




MARTIRNEWS.COM - Otoritas penegak hukum Filipina mengumumkan menangkap dua orang setelah mereka diduga mengunggah tawaran hadiah untuk membunuh Presiden Rodrigo Duterte.

Mereka adalah Ronnel Mas, seorang guru sekolah negeri d i Provinsi Zambales, dan Ronald Quiboyen, seorang pekerja konstruksi.

Mas ditangkap setelah mengunggah tawaran uang 50 juta peso, sekitar Rp 14,6 miliar, bagi siapa pun yang bersedia membunuh Duterte.

Sementara Quiboyen'(40) menawarkan 100 juta peso, sekitar Rp 29,3 miliar, bagi mereka yang ingin menyakiti presiden 75 tahun itu.

"Saya akan memberikan hadiah 50 juta peso (bagi siapa pun yang bisa membunuh) Duterte," kata Mas dalam unggahan di Twitter.

Guru berusia 25 tahun itu ditangkap oleh Biro Investigasi Nasional (NBI) di Distrik Dagupan pada Selasa waktu setempat (12/5/2020).

NBI melacak Mas menggunakan jejak interaksinya di dunia maya setelah yang bersangkutan menghapus akun Twitter karena unggahannya viral.

Di markas NBI, Mas awalnya berkilah bahwa dia merupakan korban pencurian identitas. Namun, dia kemudian mengakui perbuatannya itu.

Dia mengaku tidak punya uang sebesar 50 juta peso untuk membayar calon pembunuh Digong, sapaan akrab presiden, atau membiarkannya terbunuh.

Dikatakan Mas melakukan aksi itu untuk menambah jumlah ritwit dan follower, dan memohon ampunan kepada mntan Wali Kota Davao itu.

Dilansir Arab News Kamis (14/5/2020), Menteri Kehakiman Menardo Guevarra menegaskan, permintaan maaf tak akan menggugurkan hukumannya.

"Saya tentunya tidak bisa melukai seseorang dan kemudian melarikan diri hanya dengan bermodal kata 'maaf'," kata Guevarra.

Mas dijerat dengan melakukan penghasutan perbuatan jahat di bawah undang-undang kejahatan siber, dan pelanggaran pegawai negeri.

Sementara Quiboyen ditangkap Kepolisian Provinsi Aklan setelah dalam unggahannya di Facebook, dia menyatakan bakal menggandakan uang hadiah Mas.

Kelompok pendukung HAM seperti Karapatan (Aliansi Penegakan Hak Masyarakat) dan Aliansi Perhatian Guru (ACT) mengecam langkah penegak hukum.

Dalam keterangan mereka, pemerintahan Duterte sudah menggunakan penerapan aturan di kala wabah virus corona untuk membungkam kebebasan berpendapat.

Sementara ACT menerangkan apa yang dilakukan Mas tidak kasar, sehingga NBI seharusnya tidak perlu turun tangan untuk menyelidikinya.

Lebih lanjut, Grup Keamanan Presiden (PSG) memperingatkan agar tidak ada yang membuat ancaman daring, termasuk kepada pemimpin poliisi.

"Siapa pun bisa diadili jika dia berniat menyakiti atau membunuh seseorang, apalagi jika targetnya presiden," jelas Komandan PSG, Kolonel Jesus Durante.

Sumber: tribunnews

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel