Ajaib, Terbukti Mesum Dengan Suami Orang, Polisi Syariat Aceh Tidak Dihukum Tapi Dinikahkan Dengan Suami Orang Tersebut



MARTIRNEWS.COM - Anggota polisi syariat perempuan yang berkergok warga sedang bersama-sama dengan suami orang di Kabupaten Aceh Singkil tidak menyetujui cambuk, karena hanya terbukti khalwat atau mesum, bukan berzina.

Kasus ini pun telah dikembalikan ke desa adat dengan dinikahkan.

Meski juga mengatur hukuman cambuk, namun tindakan khalwat di Aceh masih bisa mengatur aturan adat yang berlaku di desa masing-masing.

Ini berbeda dengan perbuatan zina yang dijak pelakunya Qanun Jinayat dengan hukuman cambuk.

Sebelumnya anggota polisi syariat perempuan itu kepergok warga di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, pada Kamis (11/6) malam.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Aceh Singkil, Ahmad Yani, menjelaskan pihaknya telah meneliti kasus yang menimpa seorang anggotanya itu.

Kepada petugas yang menginterogasi, mengaku tidak berzina hanya berkhalwat.

"Anggota (Satpol PP-WH Aceh Singkil) sudah langsung menginterogasi yang diminta, pengakuannya dia berkhalwat. Mungkin karena orang tuanya ragu dengan pengakuan itu, maka dinikahkan oleh imam (desa) dan orangtuanya," ujar Ahmad Yani kepada acehkini, Senin (15) / 6).

Pengakuan tersebut, kata Ahmad, juga dikuatkan dengan surat pernyataan bermaterai yang disebut dengan berkhalwat.

Sesuai, sesuainya, kasus ini dapat diatur sesuai dengan desa adat Qanun No 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Dalam qanun ini, jelas Ahmad, perkara berkhalwat atau mesum yang disetujui pada pasal 13.

Sementara pada pasal 14 menjelaskan bahwa perkara itu dapat diselesaikan sesuai aturan adat yang berlaku di sebuah desa.

"Kalau mereka berzina kita tarik hukum (Qanun Jinayat) tapi kalau khalwat bisa disetujui secara adat. Untuk sementara tidak ada (hukuman cambuk)," katanya.

Ahmad menyebut perihal ketentuan adat yang menikahkan anggota polisi syariat perempuan dengan pria yang seharusnya ditinjau kembali. Karena pernikahan tidak disukai restu dari suami pertama pria tersebut.

"Ketentuan adat itu saya rasa perlu ditinjau lagi, karena itu (boleh langsung) dinikahkan itu anak perempuan dengan anak bujang. Tapi kalau suami orang mau, menurut saya lebih penting ke denda. Tapi itu bukan kewajiban kami," sebutnya.

Sumber: kumparan

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel