Jimly Asshiddiqie: Jangan Pernah Lagi Kembali ke Pancasila Versi Soekarno Dan Piagam Jakarta



MARTIRNEWS.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie angkat bicara terkait pro kontra Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Guru Besar ilmu hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) itu mengingatkan semua pihak agar tidak berusaha mengubah rumusan final Pancasila.

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tersebut mengatakan, Pancasila versi pribadi Soekarno dan Piagam Jakarta merupakan perdebatan lama.

Karena itu, kata Jimly, jangan pernah kembali ke perdebatan lama tentang Pancasila dan sebaiknya bersatu untuk maju.

“Ttg Pancasila, jngn pernah ada lagi usaha utk ubah rumusan finalnya dlm Alinea 4 Pemb.UUD45. Jngn kmbali ke versi usulan pribadi Bung Karno dlm Pidato 1 Juni ataupun versi resmi Piagam Jkt 22 Juni 45. Jngn lg kmbali ke prdebatan lama, lebih baik ke depan, brsatu utk maju,” kata Jimly melalui akun Twitternya, Jumat (19/6/2020).

Menurut Jimly, RUU HIP cukup mengatur haluan pembinaan, tidak perlu menjabarkan haluan substansi ideologis Pancasila.

“Kalau nanti pro-kon sudah reda, RUU bisa saja dibahas lagi tapi cukup ngatur haluan pembinaannya saja, bukan menjabarkan haluan substansi ideologisnya, apalagi dg merujuk hanya ke pidato Bung Karno yg baru merupakan pendapat pribadi, supaya tdk kembali ke perdebatan lama,” tambah Jimly.

Seperti diketahui, pada 1 Juni 1945 berpidato tanpa teks di hadapan peserta sidang umum Dokuritsu Junbi Cosakai, atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Bung Karno menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri di atas jati dirinya sendiri. Ia menyebut lima poin penting yang akan menjadi dasar negara Indonesia, yakni:

1. Kebangsaan

2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan,

3. Demokrasi

4. Keadilan Sosial

5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pidato Soekarno inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Karena pidato ini pula, 1 Juni ditetapkan menjadi Hari Lahir Pancasila.

Tanggal 9 Juni 1945, BPUPKI membentuk Tim Sembilan. Anggotanya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, AA Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Soebardjo, Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin.

Tanggal 22 Juni BPUPKI merumuskan lima pikiran Soekarno dan mengubah urutannya. Ada beberapa kata yang diganti dan ditambahkan.

1. Ketuhanan dengan komitmen menjalankan syariat Islam untuk pemeluk-pemeluknya.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat mengundang dalam permusyawaratan diundang

5. Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia

Rumusan ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta . Soekarno adalah salah satu orang yang memperjuangkan BPUPKI agar menerima isi Piagam Jakarta ini sebagai dasar negara. Namun, soal sila pertama Piagam Jakarta ini masih jadi perdebatan.

Akhirnya rumusan final Pancasila ditetapkan pada 18 Agustus 1945 menjadi seperti yang dikenal saat ini:

1. Ketuhanan yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

5. Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia

Sumber: pojoksatu

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel