MUI: Ma'ruf Amin Jadi Ketua Umum Kesalahan Sejarah




MARTIRNEWS.COM - Desakan Ma'ruf Amin mundur dari ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menguat di internal lembaga menjelang Musyawarah Nasional (Munas) 2020.

Apalagi, kata Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi, Ma'ruf Amin melanggar pedoman anggaran dasar dan rumah tangga (PDPRT) institusi lantaran merangkap jabatan sebagai wakil presiden.

"Sebetulnya menurut PDPRT beliau tidak boleh menjabat eksekutif atau legislatif, ini karena kesalahan sejarah. Kalau dia menggunakan etika ya mundur," kata Wakil Ketua Umum MUI ini kepada Tagar, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020.

Ma'ruf Amin yang mulai memimpin MUI sejak 2015 pernah berjanji mundur setelah memenangkan Pemilihan Presiden 2019.

Namun Rapat Kerja Nasional (Mukernas) MUI 11-13 Oktober 2019 di Lombok Tengah memutuskan kepemimpinan Ma'ruf Amin berlanjut hingga masa jabatannya habis pada 2020.

"Dia ngotot ketua umum nonaktif," ujar Junaidi.

Dia ngotot ketua umum nonaktif

Junadi mengaku telah menyuarakan pelanggaran itu dalam Rakernas 2019.

Hanya saja, Ma'ruf Amin bersikeras melanjutkan jabatannya meskipun merangkap wakil presiden.

"Padahal dalam PDPRT tak ada istilah ketua umum nonaktif," ucapnya.

Ketegangan antara pengurus aktif MUI dan Ma'ruf Amin kembali mencuat ke publik dalam polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

MUI mengaku enggan mengamini pemerintah dalam polemik ini meski telah diundang oleh Wapres Ma'ruf Amin di rumah dinasnya, Menteng, Jakarta Pusat, 16 Juni 2020.

Lewat Ma'ruf Amin, pemerintah menyampaikan RUU HIP ditunda pembahasannya.

Tapi MUI bersikeras RUU HIP dicabut dari program legislasi nasional (Prolegnas) di Senayan.

"Kami menyampaikan kepada bapak Wapres kami bukan minta RUU HIP ditunda tapi diberhentikan pembahasannya," ucapnya.

Junaidi mengakui MUI kini berguncang lantaran tuduhan menjadi kaki tangan pemerintah.

Tuduhan itu, kata dia, tidak lepas dari masuknya ketua umum MUI ke dalam lingkaran kekuasaan Istana.

Dia menegaskan MUI tetap bersikap kritis terhadap pemerintah meskipun ketua umumnya menjabat wapres.

Walaupun, kata Muhyuddin, MUI masih menerima bantuan subsidi dari pemerintah.

"Walau ketum nonaktifnya wapres, tapi MUI tetap netral," katanya.

Munas MUI rencananya akan digelar pada November 2020. Salah satu isu Munas ialah suksesi Ma'ruf Amin dari kursi ketua umum MUI. "Tapi belum ada kandidat yang kuat," ucapnya.

Sumber: tagar.id

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel