Sebut Jokowi Gak Sanggup Pimpin Negara, Natalius Pigai Ditelepon Orang PLN: Bilang ke Dirut, Kelola dengan Profesional!

foto: mataraminside

MARTIRNEWS.COM - Natalius Pigai mengaku langsung ditelepon seseorang yang mengaku dari PLN Jakarta Raya.

Hal itu setelah ia melontarkan kritik keras atas membengkaknya tagihan listrik sampai tiga kali lipat.

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa kritiknya itu berdasarkan sejumlah keluhan masyarakat yang disampaikan kepada dirinya.

Demikian disampaikan mantan komisioner Komnas HAM itu melalui akun Twitter pribadi miliknya @NataliusPigai2, Senin (8/6/2020).

“Saya kritik PLN soal bayar listrik ancam orang kecil. Rupanya sudah dibicarakan di pimpinan PLN,” tulisnya.

Setelah itu, aktivis Papua itu langsung ditelepon seseorang dari perusahaan setrum milik negara tersebut.

Sang penelepon, lanjutnya, menanyakan tagihan listrik bulanan yang membengkak tiga kali lipat.

“Pak Pigai, kami dari PLN Jakarta Raya mau tahu meteran bapak? Atas perintah!” ujar Natalius menirukan penelon dimaksud.

Namun, ia menjelaskan bahwa membengkaknya tagihan listrik itu bukan persoalan pribadinya.

Melainkan masalah yang dirasakan masyarakat yang mengadu kepadanya.

Karena itu, Natalius meminta penelepon tersebut menyampaikan pesan kepada jajaran direksi PLN.

“Bagi saya bayar Rp7 juta sanggup, tapi saya bela rakyat. Bilang Dirut dkk, kelola PLN dengan profesional dan acuntable!” tegasnya dalam pesan dimaksud.

Dalam cuitan sebelumnya, Natalius Pigai mengungkap kenaikan tagihan listrik yang makin mencekik masyarakat.

Terlebih itu terjadi di tengah wabah virus corona atau Covid-19. Di mana, pendapatan masyarakat menjadi jauh berkurang.

“Di tengah pandemi Covid, krisis ekonomi, daya beli rakyat rendah, pendapatan menurun kemiskinan, pengangguran, kesulitan pangan. Listrik mencekik jantung Rumah Tangga,” kritiknya.

Ia menyebut, kenaikan tagihan listrik bulan ini membengkak sampai tiga kali lipat.

“Satu rumah hari ini tagihan Rp1 juta, bayar Rp3 juta,” sambungnya.

Karena itu, ia lalu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah tidak sanggup memimpin Indonesia.

“Saya pernah bilang “intinya” Jokowi tidak sanggup pimpin negara,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yang tak kalah dengan kritik pedasnya.

Mardani lalu mengungkit janji pemerintah yang pernah menyebut tidak akan menaikkan tarif dasar listrik.

“Semua hendaknya menyayangi rakyat yang sedang susah. Jangan ada tindakan pemerintah yang melukai hati rakyat,” ujarnya kepada jpnn.com, Senin (8/6/2020).

Menurutnya, kenaikan tagihan listrik yang terjadi saat ini adalah kurang tepat.

Pasalnya, saat ini, rakyat tengah susah lantaran akibat dari pandemi wabah corona atau Covid-19.

“Menaikkan tarif (tagihan, red) saat rakyat susah itu adalah sebuah kejahatan,” tegasnya.

Karena itu, anak buah Sohibul Iman ini mendesak pemerintah dan PLN memberikan penjelasan atas keluhan masyarakat.

Menurutnya, ketika masyarakat ‘berteriak’, maka telah terjadi sesuatu.

Dengan demikian, semestinya ada pilihan lain yang bisa diambil agar tak semakin memberatkan masyarakat di akibat wabah Covid-19.

“Jika keluhannya massal maka ada sesuatu. Para akademisi dan peneliti bisa turut membantu menjelaskan fenomena ini hingga ada second opinion,” katanya.

Karena itu, legislator dapil II Jakarta ini mendesak perusahaan setrum milik negara itu agar buka-bukaan data ke publik.

Selain itu, Mardani juga mendesak agar membukakan pintu masuk kepada tim independen untuk menilai.

Alasannya, kata Mardani, ada dua pendapat yang berbeda terkait tagihan listrik.

“Maka data harus dibuka ke publik dan biarkan tim independen menilai. Ombudsman bisa dilibatkan dan para pakar dapat membantu,” desaknya.

Sumber: pojoksatu

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel