Ruhut Sitompul : PKI Terlarang, HTI dan FPI Juga Terlarang

foto: jurnalindonesia

MARTIRNEWS.COM - Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul menyindir aksi yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah organisasi keagamaan lainnya yang melakukan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP di MPR/DPR, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020.

Ruhut mengakui PKI (Partai Komunis Indonesia) memang terlarang di Indonesia. Baginya, organisasi kemasyarakatan yang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai ormas sudah kedaluwarsa, juga ormas yang telah dibubarkan oleh pemerintah karena ngotot khilafah juga ia kategorikan terlarang.

Menurutnya, FPI beserta ormas lainnya yang berorasi di depan Gedung MPR/DPR, sama saja mendemo diri sendiri.

"Hei kau tunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain (FPI), semua orang tahu PKI terlarang. HTI kan terlarang juga," kata Ruhut kepada Tagar, Kamis, 2 Juli 2020.

"FPI juga (terlarang) enggak ada dasar hukumnya. Kan sudah enggak bisa diperpanjang (SKT), kalau PA 212 kan hanya gerakan," ucapnya menambahkan.

Sebelumnya, Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin sempat menanggapi pernyataan Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI) Muhammad Natsir Sahib yang mengungkit ketiadaan Pancasila dalam visi misi AD/ART pada salah satu ormas yang mendemo persoalan RUU HIP, dalam hal ini adalah FPI.

"Pancasila itu diamalkan, dijaga, dan tidak dikhianati karena pengkhianat Pancasila justru yang memasukkan Pancasila di AD/ART-nya," katanya kepada Tagar, Selasa, 30 Juni 2020.

Menurutnya, memasukkan Pancasila dalam AD/ART organisasi tidak menjadi jaminan bahwa pihak-pihak itu bersifat Pancasilais.

"Jadi tidak ada jaminan ormas-ormas atau partai-partai yang memasukkan Pancasila di AD/ART-nya taat dan setia terhadap Pancasila. Malah ternyata jelas mereka paling terdepan mempertontonkan pengkhianatan Pancasilanya demi neo-PKI," kata dia.

Menurut Novel Bamukmin, tidak dimasukkannya Pancasila dalam AD/ART suatu organisasi karena merujuk pada ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Rujukan kita umat Islam tentunya MUI dan MUI tidak mengharamkan khilafah dan tidak juga mewajibkan Pancasila sebagai pedoman hidup umat Islam, melainkan Pancasila adalah dasar negara," ujarnya.

Pada kesempatan lain Novel Bamukmin menjabarkan rencana aksi apel siaga ganyang komunis yang akan digelar Minggu, 5 Juli 2020, yang ia klaim bakal dilakukan serentak di berbagai wilayah. Dia pun mengaku telah siap menghadapi tantangan perang dari neo-PKI.

Persiapan ini dibuat dalam menanggapi gejolak massa simpatisan PDI Perjuangan di berbagai daerah pascainsiden pembakaran bendera saat demonstrasi Aliansi Nasional Antikomunis menolak RUU HIP di DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020.

"Neo-PKI perongrong Pancasila yang sudah terang-terangan mempertontonkan ke-neoPKI-annya, bahkan menantang perang. Kami sudah siap menghadapi para neo-PKI," ujar Novel Bamukmin kepada Tagar, Rabu, 1 Juli 2020.

Sumber: tagar

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel