Ikut Nyebarin Hoaks UU Cipta Kerja? Siap-siap Aja…

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono

MARTIRNEWS.COM - Usai disahkan pada Senin (5/10) kemarin, beredar masif sejumlah meme hoaks UU Cipta Kerja melalui media sosial dan grup-grup Whatsapp.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyatakan, Polri menduga aksi-aksi penolakan dari buruh dan mahasiswa dilatar belakangi hoaks tersebut.

“Pasti akan kami usut, karena itu bisa memperkeruh keadaan,” kata Argo kepada wartawan, Rabu (7/10/2020).

Untuk diketahui, sejumlah meme hoaks UU Cipta Kerja banyak beredar di media sosial.

Di antaranya, terkait poin UMP, UMK, dan UMSP yang disebut dihapus.

Padahal, dalam ketentuan Pasal 88C Bab IV UMP, UMK dan UMSP tetap ada yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Lalu upah buruh dihitung per jam. Faktanya, di dalam draft UU Cipta Kerja tidak ada ketentuan tersebut.

Kemudian penghilangan pesangon. Faktanya, dalam Bab IV pasal 156 sangat detail mengatur tentang pesangon.

Hal lain yang juga dipastikan hoaks adalah perusahaan dapat melakukan PHK kapan saja.

Padahal, perusahaan dilarang melakukan PHK kepada pekerja atau buruh dengan alasan berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus.

Padahal, perusahaan dilarang melakukan PHK kepada pekerja atau buruh dengan alasan berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus.

Juga, tidak benarh bahwa hari libur hari raya hanya diberikan pada tanggal merah saja.

Selain itu, juga ada hoaks bahwa istirahat sholat Jumat hanya 1 jam.

Dalam Pasal 79 UU Ciptaker mengatur pengusaha wajib memberikan istirahat.

Istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus

Dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja dan istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu.

Dalam meme hoaks daftar tersebut juga menyebut bahwa karyawan alih daya/outsourching bisa diganti dengan kontrak seumur hidup.

Nyatanya, Pasal 66 UU Ciptaker menjelaskan bahwa hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan, didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis.

Baik perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Bahkan UU Ciptaker mengatur perjanjian kerja harus memberikan perlindungan kesejahteraan pekerja.

Serta kemungkinan perselisihan yang timbul harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, soal hak cuti karyawan dihilangkan

Faktanya, dalam Pasal 79 UU Ciptaker mengatur pengusaha wajib memberikan cuti.

Meliputi cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.

s: pojoksatu.id

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel