Ini Daftar Gubernur yang Tolak UU Omnibus Law, Tuntut Presiden Jokowi Lakukan Pembatalan

Atalia Kamil dan Ridwan Kamil (foto: tribunnews) MARTIRNEWS.COM -  Sejumlah pihak ramai-ramai menolak UU Omnibus Law, aksi unjuk rasa pun te...

Atalia Kamil dan Ridwan Kamil (foto: tribunnews)


MARTIRNEWS.COM - Sejumlah pihak ramai-ramai menolak UU Omnibus Law, aksi unjuk rasa pun terjadi di berbagai kota di Indonesia untuk menolak undang-undang tersebut.

Tak hanya mahasiswa dan masyarkat akar rumput, sejumlah Gubernur pun melakukan penolakan atas undang-undang tersebut.

Para gubernur itu diantaranya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.

Penolakan itu dilakukan karena pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah bersama DPR itu dinilai tidak memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Terutama beberapa klausul dari klaster ketenagakerjaan yang mengatur tentang upah, pesangon, dan kontrak kerja.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil rela menerobos hujan demi bertemu dengan para demonstran.

Setelah melakukan audiensi dengan perwakilan buruh yang berunjuk rasa, Emil sapaan akrab Ridwan Kamil akhirnya bersedia menyampaikan aspirasi yang dikeluhkan kepada Pemerintah dan DPR.

Menurut Emil, UU yang mengatur masalah hajat hidup banyak orang memang tidak bisa dilakukan dengan cara kejar tayang.

"Rekan-rekan semua yang hadir di depan Gedung Sate, tadi saya sudah mendengarkan aspirasi yang isinya menyampaikan poin ketidakadilan. Karena pengesahannya terlalu cepat untuk UU yang begitu kompleks," kata Emil, sapaan akrabnya.

Oleh karena itu, dalam menyikapi adanya sejumlah pasal yang dianggap tidak memberi rasa keadilan kepada para buruh tersebut ia akan mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo dan DPR.

"Rekomendasi dari perwakilan buruh, agar pemerintah provinsi mengirimkan surat kepada DPR dan Presiden, yang isinya adalah menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak UU Omnibus Law ," jelasnya.

"Kedua, meminta presiden untuk minimal menerbitkan perppu karena proses UU Cipta Kerja ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan presiden," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Emil kembali mempersilakan para pendemo untuk menyampaikan aspirasinya. Hanya saja, ia meminta agar berlangsung secara tertib dan tidak anarkis.

Hal sama juga dilakukan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Menyikapi aksi unjuk rasa yang kian masif tersebut, pihaknya telah mengirimkan surat kepada DPR RI yang berisikan aspirasi dari para buruh menolak omnibus law.

Hal itu dilakukan Irwan karena sejak awal disahkannya regulasi tersebut justru menimbulkan aksi unjuk rasa dari buruh di Sumbar.

"Sehubungan dengan hal tersebut. Pemerintah Provinsi Sumbar menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang menyatakan menolak disahkannya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dimaksud,” kata Irwan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Jumat (9/10).

Sebagai informasi, aksi unjuk rasa yang dilakukan selama dua hari berturut-turut di depan gedung DPRD Sumbar itu berakhir dengan ricuh.

Akibat aksi tersebut, bahkan ketua DPRD Sumbar nyaris terkena lemparan batu dari para demonstran.

Penolakan  tegas juga disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Bara, Sutarmidji.

Ia meminta agar presiden mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang telah disahkan di DPR RI.

“Saya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dengan ini mohon kepada Presiden untuk secepatnye mengeluarkan Perpu yang menyatakan mencabut Omnibus Law Cipta Kerja,” ucap Sutarmidji, Kamis 8 Oktober 2020.

Bukan tanpa alasan Midji mendesak agar Jokowi mencabut UU tersebut, alasannya adalah demi menghindarkan pertentangan ditengah masyarakat.

Ia menegaskan melihat gelombang penolakan yang terjadi diberbagai daerah saat ini tidak mustahil demonstrasi semakin meluas dan membuat situasi semakin kacau.

Menurut Sutarmidji, negara harus menciptakan UU yang baik dan harusnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh serta berkembang ditengah masyarakat.

“Intinya negara harus mendengar suara rakyat, karena suatu UU itu harusnya mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan UU tersebut akan dapat diterima,” tegasnya.

s: tribunnews.com

Name

Berita,5838,Berits,1,Entertainment,18,Health,2,Internasional,192,Kisah,4,Kriminal,8,Nasional,5643,News,19,Opini,30,Pilihan Editor,118,Pilkada Jabar,2,Politik,2,Tekno,3,Turn Back Hoax,1,
ltr
item
Martir News: Ini Daftar Gubernur yang Tolak UU Omnibus Law, Tuntut Presiden Jokowi Lakukan Pembatalan
Ini Daftar Gubernur yang Tolak UU Omnibus Law, Tuntut Presiden Jokowi Lakukan Pembatalan
https://1.bp.blogspot.com/-ZVVd1ovEjvU/X4KpN9OyrrI/AAAAAAAACrQ/VINqRTWs5oYiiviXZF8YfW0sK5f1ncArACLcBGAsYHQ/w640-h360/ridwan%2Bkamilll.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-ZVVd1ovEjvU/X4KpN9OyrrI/AAAAAAAACrQ/VINqRTWs5oYiiviXZF8YfW0sK5f1ncArACLcBGAsYHQ/s72-w640-c-h360/ridwan%2Bkamilll.jpg
Martir News
https://www.martirnews.com/2020/10/ini-daftar-gubernur-yang-tolak-uu.html
https://www.martirnews.com/
https://www.martirnews.com/
https://www.martirnews.com/2020/10/ini-daftar-gubernur-yang-tolak-uu.html
true
218100392648765368
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content