Luhut Pandjaitan Beri Pesan ke Pimpinan Buruh soal Penolakan UU Cipta Kerja: Pikirkan secara Jernih

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tidak membenarkan bahwa alasan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja dipercepat dengan tujuan untuk menghindari Indonesia Lawyers Club (ILC).

MARTIRNEWS.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung sikap dari pimpinan buruh dalam merespon pengesahan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Dilansir TribunWow.com, Luhut menyayangkan sikap dari mereka yang justru mendeklarasikan atau menghimbau kepada para buruh untuk berunjuk rasa ataupun mogok kerja.

Hal itu disampaikannya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (6/10/2020).

Seperti yang diketahui, terjadi aksi protes besar-besaran dilakukan oleh kaum buruh pasca UU Cipta Kerja telah resmi disahkan menjadi sebuah undang-undang.

Mulai dari menggalakkan aksi mogok kerja nasional hingga ada yang sampai turun ke jalan.

Menurut Luhut aksi tersebut justru akan memberikan dampak kelanjutan bagi para buruh itu sendiri.

Di satu sisi kondisinya sedang dalam masa pandemi Covid-19, sehingga berpotensi menjadi kluster baru penularan Virus Corona di Tanah Air yang jumlah kasusnya masih terus mengalami kenaikan.

Selain itu juga bisa berdampak pada kelangsungan perusahaannya yang tentunya dampaknya juga akan kembali kepada para buruh.

"Ada dua rugi. Investasi satu rugi, yang rugi satu apakah pemimpinnya bertanggung jawab kalau buruh itu nanti tidak kerja gara-gara perusahaannya bangkrut," ujar Luhut.

"Itu satu dipikirkan secara jernih, tanyakan ke hatimu yang paling dalam," tegasnya.

"Yang kedua, Anda bertanggung jawab juga terjadi kluster-kluster baru dari Covid-19."

Luhut lantas mempertanyakan apakah para pimpinan tersebut bisa menjamin keselamatan para buruh yang diminta untuk berdemo.

Menurutnya, mereka juga harusnya bisa menjadi tanggung jawab juga untuk melindungi kaum buruh dari hal-hal  buruk yang tidak diinginkan.

"Dan kalau itu menimbulkan orang lain meninggal padahal Anda menikmati, rumahmu hebat, kau dapat hidup hebat, kan enggak adil juga," kata Luhut.

"Jadi saya pikir dua hal ini saya himbau kepada Ketua Buruh tadi yang mendeklarasikan mereka ini. Pikir jernih, sebagai banga Indonesia itu adalah tanggung jawab Anda," tegasnya kembali.

"Jadi kalau Anda membuat sesuatu yang menimbulkan nanti kematian orang lain kan tidak bagus," pungkasnya.

Klaim Omnibus Law UU Cipta Kerja Banyak Diapresiasi Negara Lain

Dalam kesempatan sama, Luhut mengungkapkan tanggapan berbeda dari negara-negara lain terkait pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Menurutnya, kebijakan tersebut mendapatkan apresiasi dari negara-negara lain, khususnya mereka para investor.

Luhut mengatakan bahwa setelah UU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang, dirinya mengaku dihubungi oleh banyak pihak-pihak penting dalam bidang pekerjaan dan investasi.

Termasuk ucapan selamat dari Bank Dunia atau World Bank yang bermarkas di Washington DC, Amerika.

"Sangat banyak, tadi saya ditelponin berbagai teman saya, ada namanya dari pensiun dari Jepang, saya juga dapat telepon dari Abu Dhabi," ujar Luhut.

"Itu juga membuat mereka sangat gembira karena itu akan membuat Indonesia sangat kompetitif," imbuhnya.

"Saya juga dapat telepon dari Washinton sampaikan masalah good luck kepada Indonesia dari World Bank."

Dikatakan Luhut, mereka juga memberikan apresiasi dan pujian atas pemimpin tertinggi di Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai memiliki peran besar atas keberhasilan pengesahan RUU Cipta Kerja.

Mereka menilai kebijakan tersebut akan memiliki dampak yang cukup besar bagi Indonesia.

"Saya juga dapat telepon mengatakan sukses Pak Indonesia telah membuat satu perubahan yang hebat dan mereka memuji Presiden Joko Widodo berani melakukan perubahan yang baik untuk masa depan Indonesia," kata Luhut.

"Itu saya jamin."

Lebih lanjut, Luhut memberikan kepastian dan jaminan kepada masyarakat Indonesia, khususnya para buruh, bahwa UU Cipta Kerja tidak akan memberikan dampak buruk atau pun menyusahkan.

Menurutnya, justru sebaliknya, karena akan membuat para pekerja semakin terlatih, lebih efektif dan lebih produktif.

Hal itu memang harus dilakukan untuk bisa mengikuti perkembangan zaman yang serba teknologi.

"Saya jamin katakan pasti akan lebih baik pada buruh ke depan karena pelatihan-pelatihan akan menjadi membuat mereka lebih efisien lebih efektivitas dan penjaminan-penjaminan semua akan lebih bagus," jelas Luhut.

"Jadi kita nanti harus menyeimbangkan antara penerimaan kita dan skill kita."

"Pemerintah, perusahaan punya kewajiban tadi melatih men-train para pegawainya sehingga mereka betul-betul pegawai yang berkualitas," terang mantan Menko Polhukam itu.

"Ingat semua kita ini sudah harus bicara kualitas, bicara produktivitas karena ini semua akan bicara teknologi ke depan," pungkasnya.

s: tribunnews.com

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel