NAJWA SHIHAB Akhirnya Buka Suara Dilapor Polisi Relawan Jokowi, Instagram Langsung Banjir Komentar

NAJWA SHIHAB Akhirnya Buka Suara Dilapor Polisi Relawan Jokowi, Instagram Langsung Banjir Komentar (instagram @najwashihab)

MARTIRNEWS.COM - Najwa Shihab dilapor ke polisi.

Ialah mereka menamai diri Relawan Jokowi yang telah melaporkan.

Ini pertama kalinya Najwa Shihab dilapor ke polisi dan heboh.

Apalagi terkait perkejaan Najwa Shihab sebagai host atau tuan rumah program Mata Najwa.

Bermula dari wawancara kursi kosong seolah sedang wawancarai menkes Terawan.

Apalagi kalau bukan terkait penangan Covid-19 di tanah air.

Najwa Shihab dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Relawan Joko Widodo atau Jokowi Bersatu pada Selasa (6/10/2020).

Pelaporan tersebut dilakukan karena aksi Najwa Shihab mewawancarai kursi kosong yang dipresentasikan sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto di acara Mata Najwa beberapa waktu lalu.

Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Devi Soembarto, mengatakan pihaknya melaporkan Najwa Shihab karena merasa sakit hati atas tindakannya tersebut.

"Wawancara kursi kosong Najwa Shihab melukai hati kami sebagai pembela presiden (Jokowi). Sebab, Menteri Terawan adalah representasi dari Presiden Joko Widodo," kata Silvia di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2020) dikutip dari Kompas.TV.

Silvia menuturkan, wawancara kursi kosong kepada narasumber yang dilakukan Najwa Shihab dapat memberikan preseden buruk.

Jika hal tersebut dibiarkan, kata dia, maka ke depan akan terulang. Bukan tidak mungkin akan diikuti oleh wartawan-wartawan lainnya di Indonesia.

Itu sebabnya, Silvia bersama relawan Jokowi lainnya merasa perlu melaporkan Najwa Shihab kepada polisi.

Silvia menjelaskan, pihaknya melaporkan Najwa Shihab atas tuduhan melakukan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

"Kami ke siber karena berurusan dengan UU ITE dan juga pejabat menteri yang notabene adalah pejabat negara," ujar Silvia.

Adapun tuduhan yang disangkakan karena Najwa Shihab dianggap telah melakukan cyber bullying.

Sebab, narasumber dijadikan sebagai bahan parodi.

Menurut Silvia, parodi yang dipertontonkan Najwa Shihab merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan kepada pejabat negara, apalagi sekelas menteri.

Mengingat, Menkes merepresentasikan Presiden Republik Indonesia.

"Dalam KUHP Perdata dan Pidana, ketika bicara soal jurnalistik memang kami memakai UU pers, tetapi juga dilaporkan secara perdata dan pidana melalui pengadilan atau kepolisian," kata Silvia.

Untuk memperkuat laporan tersebut, Silvia membawa barang bukti sebuah penggalan video wawancara Najwa Shihab dari Youtube.

Tidak menutup kemungkinan, kata dia, akan ada bukti lainnya yang akan diserahkannya nanti ke bagian Siber Polda Metro Jaya.

Selain melaoorkan Najwa Shihab, Sivia menambahkan, relawan Jokowi juga akan melayangkan somasi kepada stasiun televisi Trans7.

"Terlapornya juga kami akan memberikan somasi dan kami akan melaporkannya kepada dewan pers setelah ini," ujar Silvia.

Selain itu, pihaknya juga menyebut sudah melakukan komunikasi dengan dewan pers.

Dari komunikasi itu, akan dibuka ruang diskusi terkait masalah tersebut

"Kami bukan mau menyerang seseorang, tapi kami hanya ingin perlakuan Najwa Shihab di depan jutaan rakyat Indonesia tidak berulang dilakukan oleh wartawan lain atau tidak ditiru itu saja," kata Silvia.

Jawaban Najwa Shihab dilaporkan

Saya baru mengetahui soal pelaporan ini dari teman-teman media. Saya belum tahu persis apa dasar pelaporan termasuk pasal yang dituduhkan.

Saya dengar pihak Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut dan meminta pelapor membawa persoalan ini ke Dewan Pers.

Jika memang ada keperluan pemeriksaan, tentu saya siap memberikan keterangan di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Tayangan kursi kosong diniatkan mengundang pejabat publik menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi. Penjelasan itu tidak harus di Mata Najwa, bisa di mana pun.

Namun, kemunculan Menteri Kesehatan memang minim dari pers sejak pandemi kian meningkat, bukan hanya di Mata Najwa saja.

Dan dari waktu ke waktu, makin banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran dan proporsi Manteri Kesehatan dalam soal penanganan pandemi.

Faktor-faktor itulah yang mendorong saya membuat tayangan yang muncul di kanal Youtube dan media sosial Narasi.

Media massa perlu menyediakan ruang untuk mendiskusikan dan mengawasi kebijakan-kebijakan publik. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan juga berasal dari publik, baik para ahli/lembaga yang sejak awal concern dengan penanganan pandemi maupun warga biasa.

Itu semua adalah usaha memerankan fungsi media sesuai UU Pers yaitu “mengembangkan pendapat umum” dan “melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum”.

Sependek ingatan saya, treatment “kursi kosong” ini belum pernah dilakukan di Indonesia, tapi lazim di negara yang punya sejarah kemerdekaan pers cukup panjang.

Di Amerika sudah dilakukan bahkan sejak tahun 2012, di antaranya oleh Piers Morgan di CNN dan Lawrence O’Donnell di MSNBC’s dalam program Last Word. Pada 2019 lalu di Inggris, Andrew Neil, wartawan BBC, juga menghadirkan kursi kosong yang sedianya diisi Boris Johnson, calon Perdana Menteri Inggris, yang kerap menolak undangan BBC.

Hal serupa juga dilakukan Kay Burley di Sky News ketika Ketua Partai Konservatif James Cleverly tidak hadir dalam acara yang dipandunya.

#CatatanNajwa

Komentar warganet

@fredysumantri
semangat mba nana, kami di pihakmu 

@jeromepolin
Maju kakkk

@gindekabima
Kayaknya mbak nana lebih pantas disebut wakil rakyat Dari pada "mereka"

s: tribunnews.com

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel