Pentolan Buruh Bongkar Borok PKS dan Demokrat, Ngeri!



MARTIRNEWS.COM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal blak-blakan meminta Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat agar tidak berlindung di balik aksi massa buruh dan mahasiswa.

"Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat harus mengambil inisiatif, kami berharap itu, untuk melakukan legislative review," jelas Said dalam konferensi pers daring, Rabu (21/10).

Menurutnya, kedua parpol yang walk-out dari Omnibus Law UU Cipta kerja itu harus mengambil langkah inisiatif untuk mendorong pembatalan terhadap undang-undang yang tengah menuai polemik tersebut.

"PKS dan Demokrat kalau memang benar menolak Omnibus law UU Cipta Kerja harusnya ambil inisiatif, jangan berlindung di balik aksi-aksi massa," tegas pentolan buruh ini.

KSPI diketahui telah mengirimkan surat kepada parlemen dan meminta agar langkah legislative review dilakukan dan menolak adanya langkah judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Said, sesuai peraturan yang berlaku dengan adanya legislatif review, DPR RI dapat membatalkan UU yang sudah disahkan.

Hal itu diatur dalam Pasal 20 ayat 1 UUD 1945, Pasal 21 UUD 1945 serta UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

"DPR jangan buang badan tolong dicatat, khususnya 2 fraksi yang menolak keras Omnibus Law UU Cipta Kerja," tuturnya.

KSPI juga akan mengadakan sejumlah aksi nasional di 20 provinsi, 200 kabupaten/kota di berbagai daerah untuk menuntut DPR melakukan legislatif review tersebut.

Aksi itu akan dilakukan bertepatan dengan sidang paripurna pembukaan usai masa reses yakni awal November 2020.

"Mudah-mudahan DPR tidak kucing-kucingan lagi. Tuntutannya hanya satu lakukan legislative review uji ulang dengarkan suara rakyat, dengarkan suara buruh yang meluas," tandasnya.(*)

Sc:GenPi

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel