Polda Jabar Usut Aliran Dana KAMI di Demo Tolak UU Cipta Kerja di Bandung yang Ricuh


MARTIRNEWS.COM - 
Penyidik Ditreskrimum Polda Jabar mengusut aliran dana dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jabar dalam aksi unjuk rasa ricuh terkait Undang-undang Cipta Kerja di Kota Bandung pada Kamis (8/10/2020).

Untuk menelusuri aliran dana itu, polisi memeriksa Bendahara KAMI Jabar, Lusiana pada Kamis (15/10/2020) bersama dua presidium KAMI, Mayjen Purnawirawan Robby Win Kadir dan Pri‎o.

Lalu tiga aktifitas KAMI lainnya, Oktavianus, Amin Bukhairy dan Wahyu Hidayati.

"Ada bendahara yang diperiksa. Tapi terkait substansi pemeriksaan kami belum tahu ya," ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Erdi Chaniago di Jalan Bungur Kota Bandung, Jumat (16/10/2020).

Ia menerangkan, enam pengurus KAMI Jabar itu kemarin diperiksa selama 7 jam.

Mereka ditanya soal keterlibatannya dalam penganiayaan Brigadir A, yang dianiaya tiga orang pengurus KAMI yang sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.

"Yang jelas mereka petinggi-petinggi KAMI Jabar itu diperiksa karena diduga mengetahui penganiayaan anggota Polri di Jalan Sultan Agung dan sejauh mana keterlibatannya saat penganiayaan," ucap dia.

Ia mengatakan, penyidik akan memanggil saksi lainnya ihwal kerusuhan berakhir dengan unjuk rasa tersebut.

"Akan ada saksi lain yang diperiksa. Untuk yang enam petinggi KAMI Jabar yang sudah diperiksa kemarin masih berstatus saksi," ucap Erdi.

‎Tribun juga menanyakan pada Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes CH Patoppoi ihwal pemeriksaan bendahara KAMI Jabar untuk mengetahui aliran dana untuk pengunjuk rasa.

"Betul (ditanya soal aliran dana ke bendahara). Dari keterangan saksi, uang didapat dari sumbangan para relawan," ucap Patoppoi via ponselnya. Namun, ia tidak menyebut nominal uang yang terkumpul.

‎Sementara itu, Kordinator Lapangan Tim Kemanusiaan sekaligus Presidium KAMI Jabar, Robby Win Kadir lewat keterangan tertulisnya, membantah dipanggil penyidik sebagai presidium KAMI Jabar.

"Bahwa dalam surat pemanggilan adalah untuk diminta keterangan sebagai saksi oleh penyelidik dengan surat panggilan resmi kepada personal tanpa penyebutan posisi di organisasi," ucap Robby.

Ia mengakui, pemanggilan itu terkait tiga tersangka penganiayaan polisi yang berpakaian preman pada Kamis 8 Oktober 2020.

Ia mengatakan, pada Rabu dilakukan pemanggilan terhadap enam orang relawan posko medis. Lalu 10 orang pada hari Kamis yang berada di lokasi pos kemanusiaan.

"Ini yang perlu diluruskan, Robby Win Kadir dipanggil sebagai saksi yang melihat dan mendengar kejadian yang adalah sebagai Korlap Tim Kemanusiaan," ucapnya.

Ia membenarkan bahwa Lusiana menjabat sebagai bendahara KAMI.

"Lusiana adalah tim konsumsi dan pengadaan logistik posko kemanusiaan ‎yang kebetulan adalah bendahara. Lalu saudara Prio disebutkan sebagai Presidium KAMI, beliau bukan Presidium yang benar dia adalah anggota jaringan KAMI yang meminjamkan tempat garasi untuk pos kemanusiaan, begitu juga Amin Bukhaeri dan Octavianus adalah simpatisan KKAM," katanya.

Ia menjelaskan KAMI sebagai gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai lapisan dan kelompok masyarakat Indonesia. ‎Pengawasan sosial, kritik dan koreksi serta meluruskan kiblat negara, turut dilakukan KAMI.

"Jadi tidak akan melakukan hal-hal yang diluar koridor jati diri KAMI," ujarnya.

Adapun terkait partisipasi KAMI di unjuk rasa pekan lalu, ia menyebut hanya membantu korban unjuk rasa baik peserta maupun petugas.

"Kegiatan kemanusiaan, menyediakan tim kesehatan diidampingi 2 dokter serta tim evakuasi serta kendaraan yang bisa secara cepat membawa ke RS," ucapnya.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel