Suara Demonstran UU Ciptaker Selama ini Sia-sia, BEM SI Tegas Beri Ultimatum Mengerikan Pada Jokowi



MARTIRNEWS.COM - Naskah UU Cipta kerja tak lama ini telah diserahkan DPR kepada pihak Sekretaris Negara untuk nantinya akan dimintakan pembubuhan tandatangan Presisen RI Joko Widodo.

Namun beberapa har lalu dikabarkan pihak Istana telah menyelesaikan proses perapihan naskah UU Cipta Kerja tersebut yang tepatnya pada Jumat, 23 Oktober 2020.

Dilansir dari Warta Ekonomi, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengungkapkan bahwa pihaknya telah selesai merapihkan naskah UU Cipta Kerja dimana memperoleh hasil bahwa dikeluarkannya Pasal 46 dari naskah UU Cipta kerja.

“Proses cleansing Setneg sudah selesai. Hanya Pasal 46 yang dikeluarkan dari naskah UU Ciptaker,” ungkap Dini Purwono pada Jumat, 23 Oktober 2020 lalu.

Mengenai dikeluarkannya Pasal 46 UU Cipta Kerja, oleh Setneg dikatakan bahwa hal itu tidak mengubah subsatansi UU Ciptaker yang telah disepakati oleh Panitia Kerja DPR.

“Yang tidak boleh diubah itu substansi. Dalam penghapusan tersebut sifatnya administratif/salah ketik (typo) dan justru membuat substansi menjadi sesuai dengan apa yang sudah disetujui dalam Rapat Panja Baleg DPR,” imbuhnya.

Menurutnya, setelah proses perapihan naskah tersebut akan dibawa kepada Presiden Jokowi agar ditandatangani dan melangkah pada tahap selanjutnya.

“Naskah UU Cipta kerja sedang dalam proses penandatanganan Presiden,” tambah Dini.

Dini menegaskan bahwa akan tetap memastikan usai mendapatkan tandatangan Presiden dan selanjutnya diundangkan oleh Presiden dalam Lembar Negara maka publik dapat mengaksesnya sesegera mungkin.

“Publik bisa akses setelah naskah UU ditendatangani Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI dan Berita Negara RI,” kata Dini.

Meski UU Cipta kerja ini menuai banyak perhatian terlebih lagi dari para penolak UU tersebut tetapi tetap saja Presiden bersikeeukuh untuk segera mentakennya.

Kabar yang disampaikan pihak Istana tersebut membuat munculnya rasa kecewa dari berbagai pihak yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja.

Pasalnya sejak disahkan UU Cipta kerja, elemen mahasiswa, pelajar, dan buruh melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah daerah.

Salah satunya Aliansi BEM SI sebagai garda terdepan kritisnya generasi muda Indonesia. Aliansi itu telah mengeluarkan ultimatum yang ditujukan kepada pemerintah Jokowi karena telah mengabaikan seruan dari elemen masyarakat untuk membatalkan UU Cipta Kerja sejak disahkannya Senin, 5 Oktober 2020 lalu.

BEM SI akan melakukan aksi lagi tepat di peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober yang akan datang.

“Apabila tidak bisa melakukan hal tersebut dalam 8x24 jam, kami memastikan gerakan besar mahasiswa menciptakan kegentingan nasional tepat pada Hari Sumpah Pemuda,” ucap salah satu koordinator aksi BEM SI.

Hari Sumpah Pemuda diambil sebab sebagai hari perjuangan pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak termasuk juga dengan penolakan UU Cipta Kerja.

Sc:jitunews 

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel