Telepon Presiden Jokowi, PM Jepang Tegaskan Mendukung Penuh Inisiatif Indonesia

Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga (foto: antara)


MARTIRNEWS.COM - Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga melakukan panggilan telepon dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif Indonesia mengenai kawasan Indo-Pasifik. 

"Jepang tetap mempromosikan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka (Free and Open Indo-Pacific/FOIP) serta mendukung penuh Pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific/AOIP) yang dipromosikan Indonesia," tulis Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, mengutip Suga, Selasa (13/10).

Dalam menanggapi dukungan PM Suga, Presiden Jokowi --seperti dikutip dalam keterangan Kedubes Jepang tersebut-- menyatakan bahwa Indonesia ingin bekerja sama dengan Jepang secara erat untuk menghadapi tantangan terkait situasi di kawasan.

Keduanya memastikan pula kerja sama terus berlangsung menjelang Konferensi Tingkat Tinggi ke-37 ASEAN, yang dijadwalkan pada 11-15 November 2020.

Dalam pembicaraan sekitar 10 menit itu, Suga --yang baru dilantik sebagai perdana menteri pada 16 September 2020--juga menyatakan keinginan untuk menjalin hubungan yang istimewa dengan Jokowi dan mempererat kemitraan strategis kedua negara. 

Jokowi, kata Kedubes Jepang, menyambut baik keinginan itu dengan menyebut ingin pula meningkatkan hubungan Indonesia dan Jepang sebagai mitra yang penting. Sebelumnya, Presiden telah terlebih dahulu menyampaikan selamat atas pelantikan PM Suga.

Kemitraan Indonesia dan Jepang yang diharapkan dapat lebih mendalam, tulis Kedubes Jepang lebih lanjut, antara lain mencakup bidang pembangunan infrastruktur, pembinaan sumber daya manusia, dan keamanan maritim. 

"Selain itu, PM Suga menyampaikan harapan agar Indonesia mendukung penyelesaian masalah Korea Utara, termasuk isu penculikan warga negara Jepang," kata Kedubes Jepang.

Menurut laporan Kantor Berita Kyodo pada 30 September 2020, Korea Utara mengatakan bahwa isu penculikan 17 orang Jepang pada 1970-an dan 1980-an telah "diselesaikan secara penuh", namun juru bicara Pemerintah Jepang menyatakan bahwa Jepang tidak dapat menerima klaim tersebut.


s: jpnn.com

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel