Usai Kritik Presiden Jokowi, Mantan Wapres Jusuf Kalla Diserang Yusril Ihza Mahendra, Ini Masalahnya

MARTIRNEWS.COM -  Akhir-akhir ini, Presiden Jokowi menjadi bahan pergunjingan publik, Ini terjadi pasca Jokowi meminta masyarakat untuk meng...


MARTIRNEWS.COM - 
Akhir-akhir ini, Presiden Jokowi menjadi bahan pergunjingan publik, Ini terjadi pasca Jokowi meminta masyarakat untuk mengeritik pemerintah.

Atas pernyataan presiden tersebut, sejumlah pihak angkat bicara. Salah satunya adalah Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Jokowi di periode pertama.

Jusuf Kalla menyebutkan, jika masyarakat hendak mengeritik pemerintah, maka kritikan itu hendaknya diutarakan sebaik mungkin supaya tak berujung dipanggil polisi.

Atas pernyataan Jusuf Kalla tersebut, Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra angkat bicara. 

Yusril Ihza Mahendra mengomentari pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang mengatakan, bahwa "jika demokrasi tidak jalan, pemerintahan akan jatuh".

Yusril mengatakan, bisa saja yang terjadi justeru sebaliknya, yakni apabila demokrasi dijalankan maka negara yang akan runtuh.

"Persoalan mendasarnya, adalah demokrasi yang bagaimana yang mau dijalankan," kata dia kepada wartawan, Sabtu, (13/2/2021).

Menurut dia, sejak dahulu bangsa Indonesia selalu berdebat mengenai demokrasi macam apa yang mau dijalankan. Sejak dulu konsep demokrasi selalu diperdebatkan tak henti-henti.

Akibatnya bongkar pasang terus dilakukan. Mulai dari sistem pemilu hingga sistem kepartaian.

"Pemerintahan daerah juga sama, bongkar pasang gak selesai-selesai. Pengelolaan kekayaan negara antara pusat dan daerah juga sama, bongkar pasang terus," kata dia.

Pada akhirnya menurut dia konsep demokrasi hanya menjadi permainan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya sendiri. Siapa yang kuat maka dia yang akan menang. Sebaliknya siapa yang lemah dia yang akan tergerus.

Yusril menilai Demokrasi Indonesia sekarang bergantung pada kekuatan baru yakni kekuatan uang dan modal. 

"Apa demokrasi seperti ini yang mau dijalankan? Kalau demokrasi seperti itu tidak dijalankan pemerintah akan jatuh, ya mungkin saja. Tetapi jika demokrasi semacam itu dijalankan, maka negara yang akan runtuh," pungkasnya.

Sebelumnya Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat terus mengkritik pemerintah.

"Presiden mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata Jusuf Kalla dalam acara diskusi virtual yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (12/2/2021) dikutip dari Kompas Tv.

Hal itu tersebut, kata Jusuf Kalla (JK), harus diupayakan agar kritik terhadap pemerintah tidak berujung pada pemanggilan oleh kepolisian.

Menurut JK, kritik sangat diperlukan dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.

"Harus ada check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaannya," katanya.

Di acara diskusi virtual bertema "Mimbar Demokrasi Kebangsaan" ini, JK juga mengingatkan kepada PKS sebagai partai oposisi untuk melakukan kritik kepada pemerintah.

Karena keberadaan oposisi penting untuk menjaga kelangsungan demokrasi.

"PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu. Agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah."

"Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik," tutur JK.

Diingatkan JK, indeks demokrasi di Indonesia saat ini dinilai menurun menurut The Economist Intelligence Unit (EIU).

"Tentu ini bukan demokrasinya yang menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu," ujarnya.

Menurutnya, ada hal-hal obyektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi. Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Masalah utama dalam demokrasi itu disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri. Sehingga demokrasi tidak berjalan dengan baik.

"Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa? Menjadi bupati dan calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal. Maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi."

"Di situlah terjadinya menurunnya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi," papar JK.

Sumber: tribunnews

Name

Berita,6113,Berits,1,Entertainment,18,Health,2,Internasional,197,Kisah,4,Kriminal,8,Nasional,5913,News,19,Opini,30,Pilihan Editor,118,Pilkada Jabar,3,Politik,2,Tekno,3,Turn Back Hoax,1,
ltr
item
Martir News: Usai Kritik Presiden Jokowi, Mantan Wapres Jusuf Kalla Diserang Yusril Ihza Mahendra, Ini Masalahnya
Usai Kritik Presiden Jokowi, Mantan Wapres Jusuf Kalla Diserang Yusril Ihza Mahendra, Ini Masalahnya
https://1.bp.blogspot.com/-qF3yxAdhjjk/YCk-FR9VhCI/AAAAAAAAROI/OF8vgL6bBVoSN9UQwYmzv3e2xBKoNG5ogCLcBGAsYHQ/w640-h360/5bf6340b5a62334b9bbc011b009b9a83.webp
https://1.bp.blogspot.com/-qF3yxAdhjjk/YCk-FR9VhCI/AAAAAAAAROI/OF8vgL6bBVoSN9UQwYmzv3e2xBKoNG5ogCLcBGAsYHQ/s72-w640-c-h360/5bf6340b5a62334b9bbc011b009b9a83.webp
Martir News
https://www.martirnews.com/2021/02/usai-kritik-presiden-jokowi-mantan.html
https://www.martirnews.com/
https://www.martirnews.com/
https://www.martirnews.com/2021/02/usai-kritik-presiden-jokowi-mantan.html
true
218100392648765368
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content