Duduk Perkara Masalah Gereja Beratap Terpal di Serambi Mekah

MARTIRNEWS.COM -  Foto-foto yang menunjukkan tempat disebut gereja beratap rumbia hingga terpal di Kabupaten Aceh Singkil viral. Kantor Keme...


MARTIRNEWS.COM - Foto-foto yang menunjukkan tempat disebut gereja beratap rumbia hingga terpal di Kabupaten Aceh Singkil viral. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat menjelaskan duduk perkaranya.

Dilihat detikcom, Rabu (14/7/2021), dalam foto yang beredar itu tampak sejumlah jemaat sedang beribadah di bawah tenda di area perkebunan sawit. Selain terpal, ada bagian gereja yang beratap seng atau teratak.

Gereja-gereja itu tidak memiliki dinding serta berlantai tanah. Sejumlah anak-anak juga tampak duduk di lokasi yang disebut gereja tersebut.

Kepala Kantor Kemenag Aceh Singkil, Saifuddin, menyebut izin pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil mengacu pada surat keputusan bersama (SKB) menteri. Aturan itu, katanya, mensyaratkan jumlah umat pengguna dan pendukung rumah ibadah.

"Di samping itu, terkait jumlah rumah ibadah di Aceh Singkil sudah perjanjian yang sudah sangat lama antara tokoh-tokoh semua agama. Bila mengacu ke perjanjian tersebut, di Singkil hanya terdapat 1 gereja dan 4 undung-undung," kata Saifuddin kepada detikcom, Rabu (14/7/2021).

"Namun kondisi saat ini jumlahnya sudah jauh melebihi batas perjanjian tersebut. Kalau saya nggak salah sudah ada sekitar 20-an rumah ibadah," sambungnya.

Dia menegaskan pemerintah bakal mengeluarkan izin pendirian rumah ibadah bila semua syarat sudah terpenuhi. Saifuddin mengatakan pemerintah menginginkan semua umat beragama dapat beribadah dengan nyaman.

"Kami dari pihak Kemenag juga tidak ingin melihat saudara-saudara kami beribadah dalam kondisi seperti di foto tersebut. Karena di mata kami, kita semua sama sebagai hamba tuhan dengan kewajiban beribadah kepada Tuhannya sesuai keyakinan masing-masing dan itu juga dilindungi undang-undang," sebut Saifuddin.

Saifuddin kemudian menjelaskan toleransi umat beragama di Aceh Singkil. Dia menyebut toleransi antarumat beragama di Aceh selama ini berjalan dengan sangat baik.

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, katanya, juga sudah membentuk Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) sebagai pemersatu dalam berbagai masalah keagamaan.

"Jadi kami melihat konflik yang selama ini digaung-gaungkan di Singkil hanya ada di tataran media, bukan pada tataran lapangan dan kondisi riil," ujarnya.

Aturan Pendirian Rumah Ibadah di Aceh
Pendirian rumah ibadah di Aceh diatur dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Pada lembar menimbang poin f disebutkan:

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, yang ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin tersebut diatur dengan Qanun yang memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Dalam qanun tersebut, syarat mendirikan rumah ibadah diatur pada Bab V. Aturan itu diatur dalam tujuh pasal. Berikut ini isinya:

BAB V
SYARAT PENDIRIAN TEMPAT IBADAH

Pasal 13
(1) Pendirian Tempat Ibadah didasarkan pada kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah Gampong atau nama lain.
(2) Pendirian Tempat Ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal kebutuhan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi pertimbangan komposisi jumlah penduduk, digunakan batas wilayah Kecamatan dalam wilayah Aceh.

Pasal 14
(1) Pendirian Tempat Ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian Tempat Ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
a. daftar nama paling sedikit 140 (seratus empat puluh) orang penduduk setempat sebagai pengguna Tempat Ibadah yang bertempat tinggal tetap dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat batas wilayah;
dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 (seratus sepuluh puluh) orang yang bukan pengguna Tempat Ibadah disahkan oleh Keuchik atau nama lain;
c. rekomendasi tertulis dari Keuchik atau nama lain setempat;
d. rekomendasi tertulis dari Imuem Mukim atau nama lain setempat;
e. rekomendasi tertulis Camat, Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
f. surat keterangan status tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat;
g. rencana gambar bangunan yang disahkan oleh Instansi Teknis yang berwenang di Kabupaten/Kota setempat;
h. keputusan tentang susunan pengurus panitia pembangunan Tempat Ibadah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
i. rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
j. rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, dan huruf j bersifat berdiri sendiri dan tidak memiliki keterhubungan antara satu dengan yang lain.
(4) Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya berlaku untuk pendirian 1 (satu) Tempat Ibadah.
(5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi sedangkan persyaratan huruf c sampai dengan huruf j belum terpenuhi, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan Tempat Ibadah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15
Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j merupakan hasil musyawarah mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16
(1) Permohonan izin pendirian Tempat Ibadah diajukan oleh Panitia Pembangunan Tempat Ibadah kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh izin pendirian Tempat Ibadah.
(2) Khusus izin pendirian Tempat Ibadah di Ibu kota Aceh diberikan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Walikota Banda Aceh.
(3) Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan pendirian Tempat Ibadah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk:
a. persetujuan;
b. penangguhan; atau
c. penolakan.

Pasal 17
Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung Tempat Ibadah yang telah memiliki izin pendirian Tempat Ibadah dan Izin Mendirikan Bangunan yang dipindahkan karena perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 18
Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menertibkan dan/atau melarang penggunaan bangunan untuk Tempat Ibadah yang tidak memiliki izin.

Pasal 19
Dalam rangka penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18, tidak berlaku untuk pendirian Tempat Ibadah umat Islam.

Sementara itu, bab IX qanun tersebut mengatur tata cara penyelesaian perselisihan. Isinya adalah:

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 26
(1) Perselisihan akibat pendirian Tempat Ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati/Walikota dibantu kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten/Kota.
(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

S: detik

Name

Berita,7165,Berits,1,Entertainment,18,Health,2,Internasional,208,Kisah,4,Kriminal,10,Nasional,6952,News,19,Opini,30,Pilihan Editor,118,Pilkada Jabar,3,Politik,3,Tekno,3,Turn Back Hoax,2,
ltr
item
Martir News: Duduk Perkara Masalah Gereja Beratap Terpal di Serambi Mekah
Duduk Perkara Masalah Gereja Beratap Terpal di Serambi Mekah
https://1.bp.blogspot.com/-_rVd1Ewhdw8/YO-D_FjGbLI/AAAAAAAATR4/dk2-kZfJcP0hihRvykA0DkDfl3brgWmKgCLcBGAsYHQ/w640-h480/gereja-beratap-terpal-di-aceh-singkil-dokumen-forum-cinta-damai-aceh-singkil-forcidas_43.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-_rVd1Ewhdw8/YO-D_FjGbLI/AAAAAAAATR4/dk2-kZfJcP0hihRvykA0DkDfl3brgWmKgCLcBGAsYHQ/s72-w640-c-h480/gereja-beratap-terpal-di-aceh-singkil-dokumen-forum-cinta-damai-aceh-singkil-forcidas_43.jpeg
Martir News
https://www.martirnews.com/2021/07/duduk-perkara-masalah-gereja-beratap.html
https://www.martirnews.com/
https://www.martirnews.com/
https://www.martirnews.com/2021/07/duduk-perkara-masalah-gereja-beratap.html
true
218100392648765368
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content